REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyatakan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)–AKR Corporindo Tbk, pengelola SPBU bp, sepakat menindaklanjuti rencana kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke tahap pembahasan teknis.
“Vivo, APR, dan AKR sudah sepakat untuk menindaklanjuti pembicaraan ke tahap yang lebih teknis,” ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Roberth menjelaskan, tahap lanjutan dari pembahasan kerja sama impor BBM meliputi kesepakatan dokumen pernyataan dalam rangka menjaga Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan regulasi. Dokumen itu mencakup pernyataan antimonopoli, pencegahan pencucian uang, penyuapan, dan hal terkait lainnya.
Selanjutnya, badan usaha pengelola SPBU swasta akan menyampaikan kebutuhan komoditas yang diperlukan, kemudian membahas kesepakatan mengenai spesifikasi produk, key terms, serta syarat dan ketentuan umum.
“Pertamina akan menyampaikan kembali spesifikasi produk yang dapat memenuhi requirement semua badan usaha, termasuk key terms dan joint surveyor, untuk dikonfirmasi oleh pihak swasta terkait,” kata Roberth.
Apabila badan usaha swasta menyetujui, lanjut dia, maka akan dilaksanakan proses pengadaan komoditas tersebut melalui sistem lelang. Pemenang pengadaan akan disampaikan kepada badan usaha terkait, termasuk penyedia kargo, harga terbaik, dan volume pengiriman.
Setelah ada kesepakatan mengenai pemenang pengadaan, pembahasan akan berlanjut ke aspek komersial dan inspeksi bersama sebelum pengiriman.
“Tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati, diperkirakan pada pekan ketiga Oktober,” ujar Roberth.
Ia menegaskan, seluruh proses dilakukan dengan kesepakatan bersama antara tiga badan usaha swasta tersebut karena pengiriman kargo dilakukan dalam satu pengadaan yang sama, bukan terpisah.
Sementara itu, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan. Shell masih perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi terkait kebutuhan bulan November karena stok mereka masih mencukupi.
“Semangat kolaborasi berdasarkan niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini perlu disikapi dengan bijak dan positif, sesuai arahan pemerintah,” kata Roberth menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika