REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan 20 ribu lulusan perguruan tinggi bisa mengikuti program magang yang mulai dibuka Oktober ini. Skema baru ini berbeda dengan sebelumnya karena menyasar fresh graduate, bukan mahasiswa aktif.
“Program magang ini memang arahan dari Pak Presiden. Kita menargetkan mereka yang lulus dalam satu tahun terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut dia, perusahaan yang menerima peserta wajib menyiapkan mentor agar magang tidak sekadar mengisi posisi, tetapi memberi kesempatan lulusan meningkatkan kompetensinya. “Meskipun konteksnya magang tapi bukan mahasiswa, tetap skemanya kita memberikan exposure tentang tempat kerja,” ujarnya.
Program magang dibatasi maksimal enam bulan. Pendaftaran dilakukan melalui platform Ayo Magang di sistem Siap Kerja. Perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di WLKP bisa mulai mengunggah kebutuhan magang hingga 7 Oktober.
Calon peserta dapat mendaftar pada 7–13 Oktober dengan memilih posisi sesuai minat. Data sudah terintegrasi dengan Kementerian Dikti sehingga tidak perlu syarat tambahan. “Cukup mencocokkan saat registrasi, nanti ada sertifikat magang setelah selesai,” ucap Yassierli.
Adapun upah yang diterima peserta mengacu pada upah minimum kabupaten/kota masing-masing. Program ini akan dibagi proporsional ke setiap provinsi sesuai jumlah lulusan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan program magang merupakan bagian dari delapan program akselerasi pemerintah di kuartal IV 2025. “Magang fresh graduate sudah siap, sistemnya Siap Kerja juga sudah siap,” kata Airlangga.
Selain magang, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan bagi pekerja hingga keluarga penerima manfaat. Penebalan bantuan itu sedang dimatangkan dan akan diumumkan pekan depan.