REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih terdengar. Sekitar sepekan terakhir, kabar terkait hal ini menjadi sorotan.
Apa penyebabnya? Shell Indonesia diminta memberikan penjelasan. Saat dihubungi, Shell menyatakan jawabannya masih sama seperti respons mereka pada akhir bulan lalu.
Dalam pernyataannya pada 27 Agustus 2025, Shell Indonesia menyebutkan produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di sejumlah jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Meski demikian, SPBU Shell tetap melayani pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta layanan lain, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.
“Pembaruan informasi terkait ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat diakses melalui tautan berikut ini: www.shell.co.id/Ketersediaan-BBM,” kata President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, dalam keterangan tertulis kepada Republika, dikutip pada Selasa (2/9/2025).
Shell Indonesia memastikan pihaknya senantiasa berupaya menjaga kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk memastikan ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Ingrid.
Saat ditanyakan apakah penyebab kelangkaan sudah diketahui, belum ada jawaban terbaru dari Shell. Di kesempatan terpisah, pemerintah menawarkan solusi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempersilakan pihak swasta membeli BBM dari PT Pertamina (Persero) jika pasokan masih kurang. Menurut Bahlil, badan usaha swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR sudah mendapat tambahan kuota impor sebesar 10 persen dari total alokasi pada 2024. Ia mencontohkan, jika perusahaan mendapat kuota 1 juta kiloliter (KL) pada 2024, maka kuotanya menjadi 1,1 juta KL pada 2025.
“Kalau masih kurang, silakan beli di Pertamina. Pertamina barangnya ada, karena ini terkait neraca ekspor-impor kita,” kata tokoh yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Ia menjelaskan, alokasi impor untuk swasta ditetapkan untuk satu tahun, namun proses perizinan dan evaluasinya dilakukan setiap enam bulan.
Pada Senin (1/9/2025), dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Menteri ESDM menyebut perusahaan swasta meminta tambahan kuota impor BBM. Bahlil menjawab, persediaan nasional masih tersedia dan ia mendorong kerja sama antar badan usaha. “Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” ujarnya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung turut merespons isu tersebut. Menurutnya, ia perlu mengecek ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Apalagi, kekosongan kursi Dirjen Migas sudah berakhir setelah Laode Sulaeman resmi menempati pos tersebut.
“Saya cek dulu dengan Dirjen Migas. Dirjennya sudah ada. Semuanya kan dikoordinasikan Dirjen Migas,” kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menegaskan kuota impor BBM swasta tidak berkurang, bahkan mendapat tambahan 10 persen dibandingkan kuota tahun lalu. Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul kelangkaan BBM di SPBU swasta dalam beberapa hari terakhir.
“Untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen (kuota impor tahun ini). Nah, apabila masih kekurangan, belinya ke Pertamina, di SPBU terdekat,” kata Djoko saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Kembali ke Menteri ESDM, Bahlil menegaskan stok BBM yang diproduksi anak usaha Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), masih banyak. Dengan opsi membeli dari Pertamina, pemerintah berharap distribusi BBM tetap lancar dan masyarakat tidak terganggu akibat kelangkaan pasokan di SPBU swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika