REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis anggapan adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU swasta. Ia menegaskan, pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama seperti tahun 2024, bahkan dengan tambahan 10 persen.

“Tidak ada kelangkaan. Untuk ketersediaan BBM nasional, swasta diberikan kuota impor seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kami tambahkan 10 persen, jadi 1,1 juta. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024, ditambah 10 persen di 2025. Jadi lebih dari target tahun sebelumnya,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.

Meski demikian, menurut Bahlil, sejumlah perusahaan swasta tetap meminta tambahan kuota impor BBM. “Mereka meminta tambahan. Tetapi, kalau meminta tambahan, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi business-to-business (B2B) dengan persediaan nasional,” ujarnya.

Jawaban serupa sebelumnya juga ia sampaikan pada Ahad (27/8). Bahlil menegaskan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah memperoleh kuota impor yang lebih besar dibandingkan 2024, yaitu 100 persen dari kuota tahun lalu ditambah 10 persen.

Sejumlah SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR, sejak pekan lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Di Istana Kepresidenan, Senin malam, Bahlil juga menanggapi pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.

“Aman, migas aman, tidak ada masalah,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika