REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah merancang stimulus fiskal tahap ketiga untuk menopang daya beli dan aktivitas ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa fokus stimulus diarahkan pada ketahanan pangan, infrastruktur, serta keberlanjutan program bantuan kepada masyarakat.
“Stimulus ketiga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) sedang dirumuskan bersama Menko Perekonomian dan menteri terkait,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK III di Jakarta, Senin (28/7/2025) sore.
Ia menyebut stimulus kuartal pertama senilai Rp 35 triliun telah rampung, sementara stimulus kedua senilai Rp 24,4 triliun sedang berjalan. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi efektivitas masing-masing paket untuk merancang insentif lanjutan secara terarah dan tepat sasaran.
Di sektor pangan, pemerintah mengalokasikan Rp 18,6 triliun untuk pembelian cadangan beras pemerintah, serta tambahan Rp 5 triliun untuk komoditas jagung melalui Perum Bulog. Tujuannya menjaga harga panen, menjamin pasokan, dan memastikan konsumen tetap memperoleh harga terjangkau.
“Tujuannya agar harga panen terjaga, petani tetap menanam, dan konsumen mendapat harga terjangkau,” ujar Sri Mulyani.
Di sektor infrastruktur, pemerintah akan memulai revitalisasi jalan, jembatan, dan sekolah dengan total anggaran hampir Rp 20 triliun. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mempercepat perbaikan fasilitas publik di berbagai daerah.
Pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Desember 2025. Kebijakan ini melanjutkan insentif serupa di semester I guna mendorong sektor properti.
Sri Mulyani menyebut insentif fiskal tahun lalu telah mendorong mobilitas masyarakat. “Sebagai pembanding, saat Nataru 2024 lalu, insentif fiskal menaikkan jumlah wisatawan 11,5 persen dan perjalanan 22,85 persen. Ini menjadi dasar evaluasi untuk desain insentif Nataru 2025,” ujarnya.
Total belanja negara tahun ini mencapai Rp 3.527,5 triliun. Pemerintah memastikan ruang fiskal digunakan secara optimal untuk mendukung konsumsi rumah tangga, menjaga harga, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional hingga akhir tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika