REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menunjuk BUMN menjadi offtaker perumahan guna mengatasi masalah backlog hunian nasional. Menurutnya, pengadaan rumah layak huni harus didekati secara sistemik seperti sektor pangan telah memiliki lembaga penjamin ketersediaan melalui Bulog sebagai offtaker.
"Sehingga saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini. Karena apa pun itu harus ada off taker-nya supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak perlu pusing," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Fahri menjelaskan, meskipun jumlah kekurangan rumah mencapai 10 hingga 15 juta unit, pengembang perumahan masih menghadapi kendala besar dalam memasarkan rumah subsidi. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam sistem penyediaan rumah yang tidak diikuti dengan jaminan penyerapan oleh pasar.
"Katanya backlog 10 juta sampai 15 juta, tapi kok mesti pemasaran, mesti jungkir balik dalam menjualnya, ini kan pasti ada masalah," ucap Fahri.
Fahri pun menekankan pentingnya kehadiran lembaga offtaker yang dapat berperan seperti Bulog di sektor pangan, yaitu menyerap hasil produksi dari pengembang perumahan bersubsidi. Nantinya, BUMN tersebut dapat membeli rumah-rumah subsidi di lokasi yang telah memperoleh izin pemerintah dan mendapat subsidi agar harga jual lebih terjangkau.
"Offtaker perumahan juga mengambil dari produsen-produsen perumahan yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah," sambung Fahri.
Fahri menambahkan inisiatif ini akan dikaji bersama Kementerian BUMN dengan merujuk pada praktik terbaik dari berbagai negara. Tujuannya agar negara dapat menjamin ketersediaan rumah subsidi untuk masyarakat dengan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.
"Kami dengan Pak Erick sepakat akan mendalami dengan mengambil best practice yang ada di seluruh dunia," ucap Fahri.
Fahri menjelaskan usulan ini mencakup semua jenis rumah subsidi, baik vertikal di wilayah perkotaan maupun rumah tapak (landed) di daerah yang harga tanahnya masih rendah. Pemerintah, ucap dia, akan tetap memberi dukungan kepada kedua model hunian, disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan keterjangkauan masyarakat.
"Semua yang mendapatkan fasilitas dari negara disebut rumah subsidi, baik dari subsidi untuk tanah, konstruksinya, maupun cicilannya," lanjut Fahri.
Fahri menambahkan Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan rumah vertikal untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan di kota-kota besar. Fahri menilai orientasi tersebut mampu memperbaiki wajah kota sekaligus menciptakan efisiensi dalam tata ruang perkotaan.
"Bapak Presiden Prabowo menyarankan agar kita lebih banyak membangun rumah vertikal untuk memperbaiki wajah kota dan tata kota," kata Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika