REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR atas berbagai masukan. Erick menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai regulator dan pelaksana penugasan negara.
"Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi VI DPR atas masukan dan solusi yang diberikan, nanti kita akan tindak lanjuti. Saya rasa tekanan yang diberikan mengenai posisi BUMN sebagai regulator dan pengawas tapi juga menjaga penugasan pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada ekonomi rakyat," ujar Erick saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Kementerian BUMN dan Danantara dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Erick menjelaskan transformasi BUMN bertujuan untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi bangsa, termasuk melalui keberadaan Danantara sebagai holding investasi operasional. Erick menyebut visi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin menuntaskan kemiskinan dan kelaparan sejalan dengan arah transformasi tersebut.
"Keseimbangan ini yang sejak awal ketika kami mendorong transformasi dan alhamdulillah Bapak Presiden punya visi yang luar biasa yang ingin memastikan tidak ada lagi rakyat miskin, tidak ada lagi rakyat kelaparan," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.
Erick menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari bawah agar kelas menengah tumbuh dan daya beli meningkat. Hal ini akan mendongkrak PDB per kapita dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam kesempatan itu, Erick juga mengingatkan kembali lahirnya Danantara adalah hasil perjuangan bersama antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi VI, dalam mendorong undang-undang BUMN. Erick menyebut awalnya banyak keraguan terhadap Danantara, namun kini hal tersebut mulai terjawab melalui transparansi dan tata kelola yang baik.
"Awalnya tentu banyak isu negatif tapi hari ini alhamdulillah tadi disampaikan isu-isu sudah terjawab dengan keterbukaan, dengan keselarasan good corporate governance yang kita sepakati. Inilah bukti kita semua sama ingin berbuat terbaik untuk bangsa dan negara," sambung Erick.
Erick membandingkan proses pembentukan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority (INA) yang membutuhkan 18 bulan masa transisi. Erick menyebut Danantara yang lebih besar tentu memerlukan waktu dalam berproses.
"INA membutuhkan waktu 18 bulan untuk transisi, Danantara yang jauh lebih besar dari INA kalau bisa enam bulan berlari, ini luar biasa, ini bayi ajaib," lanjut Erick.
Ketua Dewan Pengawas Danantara itu berharap semua pihak mendukung Danantara demi mewujudkan visi besar Presiden dan cita-cita bangsa. Erick optimistis hasil kerja nyata Danantara akan mulai terlihat dalam enam bulan mendatang.
"Saya meyakini dengan profesionalitas yang telah dibuat Danantara, mudah-mudahan enam bulan ke depan kita bisa lihat hasilnya. Kalau kita lihat roadmap-nya, yang sudah ada banyak sekali kerjaan, 22 (proyek). Itu bukan pekerjaan mudah, jadi kita perlu mendukung Danantara," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika