REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang semester pertama 2025 mencatat angka signifikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 8.161 kasus pada Februari. Jawa Barat menyusul dengan 3.868 kasus pada bulan yang sama, sementara Banten mencatat 2.544 PHK pada Januari.
Laporan Satudata Kemnaker menunjukkan Februari sebagai bulan dengan jumlah PHK tertinggi secara nasional, yakni mencapai 17.014 kasus. Angka tersebut menurun drastis pada Juni, menjadi hanya 1.563 kasus. DKI Jakarta, misalnya, mencatat penurunan dari 696 kasus pada Februari menjadi 122 kasus pada Juni.
Beberapa provinsi seperti Maluku (nol kasus pada Februari dan Juni), Maluku Utara (2–3 kasus per bulan), dan Kalimantan Utara (0–11 kasus) mencatat angka yang relatif rendah. Namun, kategori “tidak teridentifikasi” tetap muncul setiap bulan dengan kisaran 1–3 kasus.
Data ini dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker. Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK dihitung secara akumulatif setiap bulan berdasarkan provinsi, dengan satuan orang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi, menyebut tren PHK tahun ini lebih tinggi dibandingkan 2024. Namun, angka PHK mulai menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun.
“Ada satu tren, memang pada 2025 ini sedikit lebih tinggi, tetapi pada bulan Juni datanya sudah menurun,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan, tiga sektor industri yang paling terdampak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.
Menanggapi lonjakan PHK, Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan pelatihan dan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).
“Tahun ini kami fokus pada penyiapan BLK untuk membekali keterampilan masa depan dan mendukung kewirausahaan,” ujar Yassierli dalam diskusi bersama Forum Pemred di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pemerintah menargetkan 10 BLK menjadi pusat talent partner, sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan ide dan berjejaring dengan investor. “Teman-teman Gen Z dan milenial bisa datang, membawa ide produk, lalu kita bantu inkubasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan dunia usaha tengah dibangun untuk memperluas pelatihan tenaga kerja. “Kami bangun dulu kesadaran di dunia usaha bahwa reskilling dan upskilling itu penting. Kalau bisa kolaborasi, itu yang kita dorong mulai tahun depan,” katanya.
Untuk sektor koperasi, Kemnaker menargetkan pelatihan bagi 100 ribu pengurus koperasi pada 2026. “Satu koperasi bisa memiliki 3–6 pengurus. Yang kita latih dulu adalah pengurusnya,” ujar Yassierli.
Di sisi lain, realisasi bantuan subsidi upah (BSU) terus didorong. “Terakhir saya cek, sudah mencapai 85 persen. Dari lebih dari 17 juta penerima, sekitar 16 juta sudah terverifikasi dan tersalurkan. Jika tuntas seluruhnya, total bisa mencapai 32 juta,” ungkapnya.
Yassierli juga menekankan pentingnya Gerakan Produktivitas Nasional sebagai kunci peningkatan daya saing. “Fokusnya adalah intervensi ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan peningkatan produktivitas. Ini akan menjadi salah satu kunci daya saing,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika