REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan program penyelarasan antara pendidikan dan dunia usaha (link and match) sebagai strategi untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Langkah ini menjadi krusial seiring laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah terus memperkuat program link and match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan sektor pendidikan dan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja, serta memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ia menambahkan bahwa tren penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) menjadi bukti efektivitas kebijakan fiskal yang selektif dan hati-hati. TPT sempat turun menjadi 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang pada Agustus 2024.
“Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif, selektif, dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan,” tegasnya.
Namun, data BPS juga mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta dibanding Februari 2024. Kenaikan jumlah angkatan kerja ini tidak seluruhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga pengangguran meningkat sebesar 83,45 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, juga menyoroti persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Ia mengakui bahwa angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang merupakan potret nyata permasalahan ketenagakerjaan saat ini.
“Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara kementeriannya dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dalam merancang solusi bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika