REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perwakilan massa aksi sopir truk over dimension over loading (ODOL) menyatakan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak menemui titik temu atau deadlock. Perwakilan massa aksi yang berjumlah 12 orang sempat bertemu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, serta sejumlah pejabat lainnya.

“Kami masih akan bertahan di sini,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Pertemuan berlangsung sekitar satu setengah jam, namun selama itu tidak membuahkan hasil apa pun alias deadlock. “Jadi, pertemuan tadi dengan perwakilan dari Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan deadlock,” ujarnya.

Setelah pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, perwakilan massa aksi kembali ke barisan untuk melanjutkan aksi yang berpusat di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menerima dan berdiskusi langsung dengan perwakilan sopir truk dari gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia yang menggelar aksi unjuk rasa terkait isu ODOL.

Belasan perwakilan sopir truk itu berdialog dengan Aan di lingkungan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta. Terlihat Dirjen Aan duduk bersama mereka dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan secara bergantian. Diskusi berjalan cukup alot antara perwakilan sopir dan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Hingga pukul 12.58 WIB, diskusi masih berlangsung.

Sopir truk melakukan aksi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Ratusan sopir truk menggelar aksi terkait kebijakan zero over dimensi over load (ODOL) atau truk bermuatan berlebih. Mereka menilai kebijakan tersebut akan merugikan pihak sopir dan pemilik angkutan, pasalnya penerapan kebijakan tersebut tidak melibatkan semua pihak salah satunya sopir truk dan pemilik angkutan. Mereka meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan zero ODOL serta menyiapkan solusinya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penertiban ODOL akan segera dilaksanakan. Penertiban itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. - (Republika/Thoudy Badai)

Ikuti Whatsapp Channel Republika