REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung berpotensi memengaruhi harga barang-barang kebutuhan masyarakat, termasuk pangan dan produk impor lainnya. Pemerintah memperkirakan tenggat kesepakatan ini jatuh pada 8 atau 9 Juli mendatang.
“Kalau tenggat waktu itu terus berkembang. Tetapi antara 8 atau 9, kalau Amerika menyatakan tanggal 9 Juli. Tapi beda 8 sama 9 kan beda-beda tipis,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menurut Airlangga, pemerintah telah menyampaikan second offer atau proposal lanjutan kepada AS dan sudah mendapat tanggapan positif. Komunikasi juga dilakukan dengan berbagai lembaga strategis AS, seperti United States Trade Representative (USTR), Sekretaris Perdagangan, dan Sekretaris Keuangan.
“Jadi kita sudah memberikan second offer Indonesia dan ini sudah diterima oleh AS. Kita juga sudah bicara dengan USTR, Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury,” jelas Airlangga.
Negosiasi ini tidak hanya menyangkut kerja sama strategis di sektor industri, tetapi juga perdagangan barang konsumsi yang banyak diimpor masyarakat Indonesia. Pemerintah menyebut ada upaya penyederhanaan aturan impor agar barang dari luar negeri, termasuk bahan pangan, bisa lebih cepat dan murah masuk ke dalam negeri.
“Perizinan impor salah satunya. Kemudahan perizinan impor dan non-tariff barrier,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan baru ini akan mulai berlaku setelah masa transisi selama dua bulan. “60 hari lagi. Transisi 60 hari,” ujarnya.
Selain menyasar kemudahan impor, negosiasi ini juga menyentuh kerja sama perdagangan bahan pangan dan energi. Indonesia membuka peluang untuk mengambil sebagian kebutuhan agrikultur dari AS. Jika kerja sama ini berjalan, maka pasokan bahan pangan seperti gandum, jagung, atau kedelai dari AS bisa lebih terjamin.
“Indonesia sendiri juga sudah mengatakan bahwa kebutuhan Indonesia untuk energi dan agrikultur itu sebagian juga akan diambil dari AS,” ungkap Airlangga.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyiagakan tim negosiasi khusus di Washington untuk memastikan proses berjalan cepat dan responsif. “Jadi tentu tim negosiasi Indo standby di Washington. Kalau ada perubahan, atau hal detail yang perlu diklarifikasi, kita bisa segera merespons,” ujarnya.
Negosiasi ini juga mencakup tawaran investasi bersama dalam proyek critical mineral, seperti tembaga dan nikel, yang menjadi bahan utama kendaraan listrik (electric vehicle / EV). Investasi ini dinilai dapat mendorong industri baru dan menciptakan lapangan kerja.
“Critical mineral kepada brownfield project yang ada di Indo. Jadi itu sudah jelas kita tawarkan ke AS,” kata Airlangga.
Menurutnya, AS sudah lama terlibat dalam industri tembaga di Indonesia lewat Freeport. Namun kini, pemerintah juga membuka peluang investasi AS di ekosistem EV nasional.
“Nah sekarang yang kita tawarkan adalah EV ecosystem. Itu terkait dengan nikel dan lainnya. Bagi Amerika, tawaran Indonesia ini cukup menarik,” tambahnya.
Ia menegaskan, meski belum bisa diumumkan secara rinci karena alasan kerahasiaan, seluruh tawaran telah disampaikan. “Proyek spesifiknya nanti dibahas dalam pertemuan dengan Amerika. Karena ada non-disclosure. Sudah kita tawarkan,” ujar Airlangga.
Deregulasi dan negosiasi tarif dilakukan secara bertahap, menyesuaikan hasil pembicaraan dagang yang masih berlangsung. “Bertahap semuanya. Ada yang sudah dijalankan, ada yang nanti tergantung hasil perundingan tarif,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika