REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah bersama PT PLN (Persero) dan mitra swasta resmi mengoperasikan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLTS tersebut memiliki total kapasitas 27,8 megawatt (MW) dan memberi akses listrik bersih kepada 5.383 rumah tangga.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menghadirkan pemerataan energi di seluruh pelosok Tanah Air. PLN berkomitmen mendukung penuh upaya ini melalui pemanfaatan energi surya secara masif di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan harapan mengubah kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Sebagai contoh, menurut Darmawan, di masa lalu anak-anak hanya bisa belajar menggunakan lampu minyak, layanan kesehatan terbatas, dan kegiatan ekonomi desa terhenti saat malam tiba. Kini, listrik dari energi bersih mengubah segalanya: anak-anak bisa belajar lebih lama, puskesmas dapat beroperasi optimal, dan usaha masyarakat pun berkembang.
“Inilah bentuk keadilan energi. PLN siap menjalankan visi Presiden dalam mewujudkan kemandirian energi melalui akselerasi energi terbarukan,” kata Darmawan, dikutip Sabtu (26/6/2025).
Ia menegaskan bahwa program ini bukan semata soal penyediaan listrik, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi global. Menurutnya, ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk menciptakan masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni peresmian proyek PLTS tersebut pada Kamis (26/6/2025). Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa pengembangan energi surya memegang peran penting dalam menjangkau wilayah yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal.
Dengan energi surya, ujar Presiden, setiap desa, kecamatan, dan kabupaten dapat mewujudkan swasembada energi. Pulau-pulau terpencil dan daerah pegunungan pun kini mulai menikmati aliran listrik.
Presiden juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam pembangunan PLTS ini. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya relevan dengan upaya swasembada energi, tetapi juga mendukung target Net Zero Emissions pada 2060.
“Kita mungkin bisa menjadi negara yang mencapai zero carbon emissions tepat waktu. Namun yang lebih penting, kita bisa menghasilkan energi sambil memangkas jalur logistik yang mahal. Inilah dampak nyata dari program besar kita,” ujar Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa yang belum terjangkau listrik.
“Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam 4–5 tahun ke depan, insyaallah desa-desa yang belum memiliki listrik akan kita aliri lewat PLTS, bekerja sama antara swasta, PLN, dan negara,” kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa inisiatif ini menjadi kabar baik untuk mewujudkan pemerataan energi dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang sebelumnya belum tersentuh fasilitas listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika