Jumat 23 May 2025 20:40 WIB

WKU Kadin Saleh Husin Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Ancaman Baja Impor ke RI

Saleh menekankan perlunya penertiban pasar untuk mencegah peredaran baja non standar.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bersama Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025, Kamis (22/5/2025).
Foto: kadin
Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bersama Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025, Kamis (22/5/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Industri baja sering disebut mother industri karena mencakup hampir semua industri yang ada. Lantaran merupakan ibu dari semua industri maka industri baja harus sehat, agar anak-anak industrinya pun ikut sehat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bersama Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025, Kamis (22/5/2025). Menurutnya, kondisi industri baja perlu diperhatikan pemerintah sebab industri baja merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini industri baja nasional seperti tergopoh-gopoh terutama menghadapi serbuan banjirnya baja impor di dalam negeri. Apalagi ditambah dengan permintaan baja dalam negeri yang menurun akibat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah," ujar Saleh Husin.

Ia mengingatkan penertiban pasar oleh pemerintah sangat diperlukan. Ini penting agar tidak beredar baja yang tidak standar atau yang biasa dikenal dengan besi banci, yang banyak beredar di black market.

Dia juga meminta pemerintah dapat mengatur agar baja yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri untuk tidak diimpor lagi dari luar negeri. Hal ini agar daya saing baja nasional meningkat.

Apa yang disampaikan Saleh merupakan keluhan dan suara dari pelaku industri baja dalam negeri, baik melalui asosiasi maupun Kadin tentang hal ini yang mereka sampaikan, dan memang beberapa dari mereka juga tergabung dalam Kadin Perindustrian.

Menurut dia, meski regulagi tentang penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sudah ada tapi implementasi dilapangan masih lemah.

"Nah untuk itu agar baja nasional menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan dapat tumbuh berkembang maka perlu ada penegasan khusus didalam rapat kabinet terbatas dari bapak Presiden Prabowo. Penegasan ini yakni agar belanja APBN, APBD dan BUMN wajib menggunakan baja produksi dalam negeri," ujar mantan Menteri Perindustrian ini. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement