REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik 22 pejabat baru Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025), dalam prosesi tertutup yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube resmi Kemenkeu. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan jabatan bukan sekadar administratif, melainkan amanah besar untuk menjaga keuangan negara di tengah situasi global yang semakin kompleks.
“Sebanyak 22 pejabat yang dipercaya Presiden Prabowo hari ini telah dilantik di lingkungan Kemenkeu. Kemenkeu adalah kementerian yang memiliki mandat penting dan luas dalam pengelolaan negara,” kata Sri Mulyani.
Ia menekankan bahwa sumpah jabatan merupakan kontrak spiritual dan kemanusiaan, bukan sekadar formalitas. “Itu adalah janji spiritual dan kemanusiaan bahwa Anda akan melaksanakan tugas sesuai sumpah pada tanggung jawab baru yang diberikan oleh negara,” ujarnya.
Dalam menghadapi dinamika global yang cepat berubah, ia meminta para pejabat menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi nasional. “APBN harus terus diandalkan sebagai instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu memiliki peran sebagai otoritas fiskal yang meliputi penyusunan kebijakan ekonomi makro, penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga transfer ke daerah. “Peran Kemenkeu tidak hanya sebagai administrator,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menyoroti tren global seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi kerja sama internasional, dan konflik militer sebagai tantangan serius bagi perekonomian nasional. “Kita harus waspada terhadap tren struktural ini karena akan memengaruhi perekonomian dan perdagangan global,” jelasnya.
Menurutnya, Kemenkeu akan terus menjadi sorotan, baik nasional maupun internasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak dijaga dalam setiap kebijakan. “Tidak ada negara yang bisa maju memakmurkan rakyatnya tanpa pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, kredibel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa kepercayaan dari Presiden merupakan amanah, bukan hak. “Kepercayaan dari Presiden adalah kehormatan, bukan hak. Ini adalah privilege dan harapan dari pimpinan negara untuk menjalankan amanah,” tegasnya.
Pelantikan ini mencakup posisi strategis seperti Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, dan Sekjen Kemenkeu. Di antaranya, Bimo Wijayanto dilantik sebagai Dirjen Pajak, Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, serta Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika