REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran ketahanan energi sebesar Rp 402,4 triliun pada 2026. Dari jumlah itu, lebih dari separuh dialokasikan untuk subsidi energi senilai Rp 210,1 triliun, naik 14,24 persen dibandingkan tahun ini Rp 183,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan besarnya dana yang digelontorkan tahun depan. “Ini masuk dalam anggaran ketahanan selain Subsidi BBM, kompensasi listrik,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).
Rinciannya, subsidi energi tersebut mencakup BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp 105,4 triliun serta subsidi listrik Rp 104,6 triliun. Sementara itu, subsidi non-energi diperkirakan mencapai Rp 108,8 triliun.
Di luar subsidi, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan Rp 16,7 triliun, energi baru terbarukan Rp 37,5 triliun, serta infrastruktur energi Rp 4,5 triliun. Program listrik desa memperoleh Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp 0,6 triliun.
Mulai 2026, pemerintah juga mengupayakan subsidi lebih tepat sasaran. Kelompok masyarakat sangat mampu akan diarahkan tidak lagi menikmati subsidi energi dan kompensasi. Penyaluran akan dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penerima manfaat benar-benar tepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika