REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu poin penting dalam negosiasi penurunan tarif impor dengan Amerika Serikat (AS). Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mendorong agar format TKDN diubah menjadi berbasis insentif untuk mendorong investasi dan kerja sama dagang yang lebih fleksibel.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based," ujar Airlangga dalam konferensi pers bertajuk "Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-AS di Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Airlangga menyebut permintaan dari AS juga mencakup sektor-sektor yang tidak sepenuhnya berbasis ekspor-impor, seperti data center, yang tengah dievaluasi oleh pemerintah. Pemerintah, lanjut Airlangga, sedang menyiapkan rekomendasi agar sektor-sektor strategis ini bisa lebih terbuka dan kompetitif secara global.
"AS ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang sifatnya bukan import-ekspor seperti data center, dan itu sedang kami perbaiki," ucap Airlangga.
Meski TKDN di sektor energi seperti minyak mentah belum mengalami perubahan, Airlangga mengatakan, pemerintah tengah menyusun pendekatan baru yang berbasis inovasi dan insentif. Upaya ini akan diformulasikan oleh tim deregulasi yang segera dibentuk untuk memperbaiki hambatan regulasi, termasuk dalam konteks perjanjian dagang seperti EU-CEPA.
"Tantangan Presiden adalah menjadikan TKDN berbasis inovasi dan insentif, bukan hanya untuk AS, tapi juga perjanjian lainnya seperti dengan EU CEPA," sambung Airlangga.
Airlangga menyampaikan negosiasi juga menyentuh isu-isu lain seperti perizinan impor, sistem OSS, perpajakan, kepabeanan, serta pengaturan kuota dan sektor keuangan. Airlangga mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia guna menyesuaikan sistem pembayaran yang diminta pihak AS.
"Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan payment yang diminta AS," lanjut Airlangga.
Dalam perundingan, sambung Airlangga, Indonesia meminta AS memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis seperti perdagangan, energi, mineral kritis, dan pendidikan. Airlangga menekankan pentingnya pemberlakuan tarif yang adil, tidak melebihi tarif yang diterapkan kepada negara pesaing seperti sesama anggota ASEAN.
"Kami juga tegaskan selama ini tidak ada level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk ASEAN. Kita minta agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika