REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana melakukan realokasi impor liquefied petroleum gas (LPG) sebagai salah satu bentuk respons atas tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Konteksnya, berpotensi ada perubahan volume pembelian LPG dari AS.
Ketika ditemui di kantornya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertajam isu ini. Ia memastikan pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah strategis menjaga kestabilan neraca perdagangan Indonesia dengan AS. Saat ini, menurut Bahlil, Indonesia surplus sekitar 14 miliar dolar AS sampai 15 miliar dolar AS.
"Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melihat potensi apa saja yang bisa kita beli dari Amerika. Khusus di sektor ESDM, memang 54 persen impor LPG kita dari Amerika, dan impor minyak kita cukup besar. Nah, ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan salah satu komoditas yang bisa kita beli di AS," kata sosok yang juga Ketua Umum Golkar ini, di kantor pusat Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Artinya, volume impor LPG dari negeri Paman Sam berpotensi ditingkatkan. Itu yang menjadi bahan kajian. Selama ini, jelas Bahlil, beberapa negara lain juga menjadi penyumbang LPG ke Indonesia.
Negara-negara tersebut di antaranya Singapura, beberapa di Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin. "Tidak disetop, volume (impor) mungkin dikurangi," ujar Bahlil.
Menteri ESDM belum bisa memastikan peningkatan volume impor LPG dari AS secara detail. Juga berapa yang dikurangi dari negara-negara lain. Lagi-lagi ia menegaskan masih dalam perhitungan.
"Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung. Dalam bisnis yang penting produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga kompetitif," kata Bahlil.
Selain LPG, pemerintah juga mengkaji perhitungan importasi minyak mentah dari AS. Saat ini di angka 4 persen. Sementara terkait gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) menurutnya belum ada kebutuhan terkait hal itu.
"Ga tau tanya ke Menko kalau itu. Saya tanggapi yang dari KESDM. Saya tidak mau tanggapi yang saya tidak tahu. Sampai hari ini yang kami hitung hanya LPG dan minyak. Komoditas belum kami hitung, belum ada kebutuhan juga," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan membeli LPG dan LNG dari AS melalui realokasi. Ia tegaskan itu berarti bukan penambahan volume impor secara keseluruhan, sehingga tidak membebani APBN.
"Insentif fiskal dan nonfiskal disiapkan untuk mendorong masuknya impor AS ke Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor kita," ujar Airlangga.
Ia memastikan pemerintah mulai menjalin komunikasi dengan AS. Surat resmi telah dikirim dan diterima pihak negeri Paman Sam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika