REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Indonesia sebagai salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) harus menelan pil pahit dengan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen. Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri, memperingatkan kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan bom waktu yang siap mengguncang perekonomian nasional bahkan bisa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Dampak langsung menurutnya sudah terlihat yakni nilai tukar rupiah yang kini terpuruk di angka Rp 16.700 per dolar AS, dan diprediksi akan terus merosot hingga menembus angka Rp 17.000 dalam waktu dekat. "Entah sampai berapa dalam lagi depresiasi rupiah tersebut akan terjadi," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (3/4/2025)
Depresiasi rupiah yang tak terkendali ini akan memicu efek domino yang mengerikan. Perusahaan-perusahaan besar, yang sangat bergantung pada dolar AS, menurut Didin terpaksa mengambil langkah ekstrem seperti PHK besar-besaran. Gelombang PHK ini bukan hanya mimpi buruk bagi para pekerja, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas sosial.
"Banyak perusahaan besar akan melakukan PHK dalam skala besar akibat tingginya ketergantungan pada dolar AS. Akhirnya, PHK menjadi salah satu upaya rasionalisasi korporasi," katanya.
Dampak buruk ini akan merembet ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diperkirakan akan terjadi rentetan dampak terhadap berbagai kaitan usaha besar dengan UMKM karena adanya rantai ke depan dan ke belakang dari usaha besar tersebut.
Penerimaan pajak negara diperkirakan akan menyusut hingga 30 persen, memperburuk kondisi keuangan negara. "Melemahnya daya beli masyarakat pun menjadi perhatian serius, terutama setelah penurunan aktivitas ekonomi yang sudah terlihat saat musim mudik Lebaran," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi meningkatnya pesimisme di kalangan pelaku usaha dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Hal ini akan menimbulkan sentimen pesimisme baik dalam usaha UMKM dan usaha besar maupun pemerintah (pusat maupun daerah) yang kini pun pesimisme tersebut sudah cukup melanda publik terhadap perekonomian.
Tak hanya itu, situasi ekonomi yang memburuk juga dapat memicu lonjakan angka kriminalitas di masyarakat. "Akan makin meningkatkan aksi kriminalitas lebih tinggi lagi yang kini pun sudah cukup meresahkan masyarakat," tegas Didin.
"Kita tidak boleh tinggal diam. Krisis ini harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi," kata Didin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika