REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui pihaknya masih kesulitan untuk mendeteksi aksi layanan transportasi travel ilegal yang marak beroperasi saat periode mudik Lebaran.
“Kami susah juga untuk memonitor, mendeteksi (travel ilegal) itu karena mereka beroperasinya jauh ke dalam langsung ke para pengguna. Bahkan kadang-kadang dari rumah ke rumah,” ungkap Menhub Dudy dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, Dudy mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk berhati-hati dan jeli dalam memilih layanan transportasi. Menurut Menhub, travel ilegal tidak memiliki jaminan keselamatan sebagaimana ditawarkan oleh jasa travel yang resmi dan terdaftar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan travel (resmi). Karena (travel) yang tidak terdaftar itu, atau angkutan-angkutan yang tidak terdaftar itu, nantinya akan merugikan pengguna itu sendiri,” kata Menhub.
Keselamatan menjadi aspek yang paling disoroti oleh Dudy terkait dengan praktik travel ilegal. Pencegahan kecelakaan lalu lintas merupakan langkah penting terkait keselamatan pengendara, mengingat mobilisasi dengan kendaraan bermotor akan jauh meningkat dan padat saat periode mudik Lebaran 2025.
Terlebih lagi, Dudy mengatakan diperkirakan lebih dari 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik tahun ini dengan menggunakan berbagai moda transportasi. “Dari aspek keselamatan, kita tidak tahu apakah (travel ilegal) memiliki kendaraan laik atau tidak. Jaminan keselamatan, risiko kecelakaan, jaminan asuransi tidak ada,” kata Dudy.
“Lalu, pengendara (travel ilegal) dalam melakukan tugasnya atau melakukan kerjanya itu tidak ada yang memonitor, sehingga berakibat risiko terjadinya kecelakaan semakin besar apabila para pemudik menggunakan angkutan-angkutan travel tersebut,” ujar dia menambahkan.