REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah terkait oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada para pengusaha. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninves), masalah tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial.
"Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Sebelumnya, Pemerintah RI telah mengumpulkan data organisasi masyarakat yang disinyalir mengganggu kelancaran investasi ke dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap daftar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut. (Baca juga: Akhirnya, Airlangga Sebut Sudah Data Ormas yang Hambat Investasi di Indonesia)
"Tentu kita akan lihat satu-satu lagi, ada banyak yang sudah kita inventarisir," ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan rektor perguruan tinggi tingkat nasional, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025) malam.
LSM disebut-sebut sebagai salah satu hambatan rendahnya investasi dalam negeri, baik dari yang berasal dari investor asing maupun domestik. Pelaku usaha banyak mengeluhkan pungli yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, yang biasanya mengatasnamakan ormas atau LSM.
Airlangga menyampaikan pemerintah saat ini sedang membentuk tim kajian khusus yang bertujuan mengatasi hambatan masuknya investasi ke Indonesia. Pembentukan tim kajian khusus ini memiliki peran strategis dalam menarik investasi global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Ia menjelaskan bahwa Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hanya dapat dicapai dengan peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Investasi dalam negeri ditangani oleh Danantara, jadi kita tambah investasi dari global market,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi investor global berkat stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.
Menurutnya, tren ini juga terlihat dari minat Vietnam untuk bekerja sama dengan Indonesia.
“Dengan jumlah penduduk ASEAN tinggi ini jadi daya tarik sendiri. Seperti Vietnam, dia kan ekspor ke Amerika dan Eropa, tapi kenapa dia tengok Indonesia? Karena Indonesia daya beli domestiknya kuat, jadi mereka berharap dengan kerja sama Indonesia-Vietnam juga untuk domestik market besar," katanya pula.
Dengan pangsa pasar domestik mencapai 52-54 persen atau sekitar 750 miliar dolar AS, kata Airlangga, Indonesia menjadi incaran investasi global.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan, DEN menggandeng Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sepakat membentuk tim kajian khusus untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.
Tim ini akan mulai bekerja selama seminggu untuk mengevaluasi kebijakan yang berpotensi menghambat investasi dan mengusulkan penghapusannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Luhut optimistis dengan koordinasi yang solid antara DEN, Kemenko Perekonomian, serta kementerian dan lembaga terkait, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika