Kepala Bapanas mengeluarkan aturan yang intinya hanya ada satu harga untuk GKP. Rafaksi dihapus. Semua kualitas sama bayarannya, yakni berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) itu.

Semula, perintah ini hanya untuk Perum Bulog. Belakangan, swasta juga diharuskan melakukan hal serupa. Presiden Prabowo Subianto menyebut kebijakan demikian, demi meningkatkan kesejahteraan petani. Lantas apakah sudah diikuti oleh semua kalangan di seluruh tanah air?

"Ada beberapa (yang belum membeli sesuai HPP), Sumatera Selatan kan kemarin masih di bawah Rp 6.500. Tentunya pengusaha di Sumatera Selatan sudah berkomunikasi, akan membeli gabah Rp 6.500 (per kg) any quality," kata Arief saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Pun juga dengan sejumlah penggilingan di daerah lain. Selebihnya, sudah banyak yang mengikuti ketetapan pemerintah. Hal ini dapat lebih mempermudah penyerapan.

Bulog ditugaskan menyerapkan 3 juta ton setara beras selama beberapa bulan ke depan. Terkait hal itu, Bulog bekerja sama dengan pengusaha penggilingan untuk penyerapan beras 2,1 juta ton. Sisanya 900 ribu ton, Bulog langsung membeli dari petani.

"Dari serapan Bulog, sekarang sekitar 8.000 ton - 10.000 ton per hari," jelas Arief.

Beberapa hari lalu, Kepala NFA menegaskan, penggilingan yang tidak menyerap gabah kering panen (GKP) sesuai HPP bakal mendapat sanksi. Pasalnya, ini berdasarkan arahan Presiden. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA, Brigjen Pol Hermawan menerjemahkannya di lapangan.

Contoh kasus mereka temukan di Sumatera Selatan. Bahkan sampai penggilingan besar di Sumsel masih membeli gabah di bawah HPP. Keadaan demikian harus segera dihentikan. Jika tak digubris, hukuman menanti pihak swasta tersebut.

"Di daerah, di Palembang, di Sumsel ya, kalau misalnya masih ada yang menyerap di bawah Rp 6.500 (per kg), ini adalah warning terakhir, kalau misalnya besok masih ada yang ditemukan menyerap tidak dengan harga Rp 6.500, nanti akan kami dorong satgas pangan daerah untuk memanggil," kata Hermawan, dalam rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder pangan secara daring, pada Rabu (12/2/2025).