REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu pungutan liar (pungli) kembali menjadi sorotan sebagai salah satu hambatan utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengkritisi maraknya praktik pungli yang meningkatkan biaya berbisnis dan menghambat investasi asing.
"Pungli ini saya rasa sudah cukup mengkhawatirkan karena biaya berbisnis di Indonesia ini kan relatif mahal dan aktivitas rent seeking (pemburu rente) juga banyak terjadi baik di level nasional maupun di level subnasional," ujar Riefky saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Riefky menilai praktik pungli telah menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif. Riefky menekankan biaya investasi pun menjadi lebih tinggi akibat maraknya aktivitas perburuan rente di berbagai tingkat pemerintahan. Riefky menyampaikan tingginya ongkos investasi di Indonesia juga diakui Bank Dunia.
"Survei Bank Dunia menunjukkan bahwa berbagai biaya, seperti perizinan dan penyelesaian sengketa di pengadilan, di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain," ucap Riefky.
Riefky menilai data tersebut yang menunjukkan besarnya aktivitas perburuan rente di Indonesia. Kondisi ini yang membuat iklim investasi Indonesia tidak sebaik negara lain.
"Belum lagi kalau kita bicara aspek penegakan hukum yang relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain," lanjut Riefky.
Riefky menyampaikan isu pungli telah menjadi perbincangan hangat bagi kalangan pengusaha maupun masyarakat. Riefky mendorong pemerintah mengambil langkah tegas memberantas pungli dan memperbaiki kepastian hukum guna meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
"Jadi memang ini menjadi isu bagaimana kita menarik investasi asing ke Indonesia. Salah satunya ini pungli yang cukup dirasakan banyak pengusaha, pun kalau kita dengar dari berbagai anecdotal evidence di masyarakat," kata Riefky.
Muhammad Nursyamsi
Ikuti Whatsapp Channel Republika