Akademisi dari Universitas 17 Agustus, Fernando Emas, menilai penyesuaian tarif yang dilakukan PAM Jaya merupakan arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selaku pemegang saham. Menurut dia, kenaikan itu dinilai wajar karena tarif air PAM Jaya sudah tidak mengalami kenaikan sejak 17 tahun terakhir. 

"Apalagi PAM Jaya sedang membangun infrastruktur untuk menjaga kualitas air yang baik bagi masyarakat Jakarta," kata dia melalui keterangannya, Selasa (4/2/2025). 

Meski demikian, Fernando menekankan, PAM Jaya juga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, tingkat kebocoran air harus ditekan. Selain itu, penyambungan pipa harus secara masif dilakukan agar target 100 persen air perpipaan bisa dicapai pada 2030.

"Kenaikan (tarif) seharusnya memang diimbangi dengan kualitas pelayanan, ini kan yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai nanti tarif naik tapi kualitas sama saja terus ketersediaan air terbatas," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine sempat menyuarakan bahwasanya Fraksi PSI meminta PAM Jaya menunda kenaikan tarif air yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 yang mengatur tarif air minum. 

"Kami dari Fraksi PSI sebelumnya sudah meminta penundaan kenaikan tarif air PAM Jaya. Kepgub 730 Tahun 2024 mengatur tentang tarif air minum. Sedangkan warga Jakarta kebanyakan baru mendapatkan air bersih, itupun belum tentu bersih karena banyak keluhan airnya kotor, bau, debit kecil, nyala hanya di hari atau jam tertentu, hingga mati," kata dia. 

Ia menilai, belum ada urgensi kenaikan tarif air PAM Jaya pada tahun ini. Pasalnya, sejak 2017, PAM Jaya selalu mendapatkan keuntungan. Bahkan, keuntungan PAM Jaya pada 2023 mencapai Rp 1,2 triliun. Alhasil, perusahaan itu dapat membagikan dividen Rp62 miliar ke Pemprov DKI Jakarta selaku 100 persen pemegang saham PAM Jaya pada 2024. 

"Tapi tingkat kebocoran air atau Non Revenue Water sejak tahun 2017 sangat tinggi, selalu berkisar 42-46 persen," kata Francine.