REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Pejalan Kaki mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang untuk mengatasi kemacetan. Rencana itu dinilai sebagai langkah mundur dalam pembangunan.
Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, Pemprov Jakarta mesti melihat kemacetan sebagai dampak dari pilihan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, Pemprov Jakarta bisa mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, menggunakan sepeda, atau berjalan kaki, untuk mengurangi kemacetan.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disinsentif atas pilihannya bagi masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor," kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Ahad (24/8/2025).
Tak hanya itu, Alfred menilai, disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang. Menurut dia, hal itu sudah pernah dikaji pada 2009/2010.
"Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di Jakarta dan sekitarnya. Jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," ujar dia.
Oleh karena itu, Koalisi Pejalan Kaki menyayangkan langkah Pemprov Jakarta yang ingin memangkas fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Padahal, Pemprov Jakarta semestinya meningkatkan fasilitas untuk pejalan kaki.
"Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini," kata dia.
Ia menegaskan, rencana penggusuran trotoar adalah hal yang sangat merugikan. Apalagi, pembangunan berkonsep urban sustainable transport sudah dirintis oleh beberapa Gubernur Jakarta sejak 2000.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah menyetujui ide untuk memangkas sejumlah trotoar untuk dialihfungsikan agar bisa dilalui kendaraan di Jalan TB Simatupang. Hal itu tidak lain dilakukan agar kemacetan di kawasan tersebut.
"Saya menyetujui itu," kata dia, Sabtu (23/8/2025).
Ia mengakui, trotoar merupakan hak bagi para pejalan kaki. Namun, menurut dia, para pejalan kaki yang melintasi Jalan TB Simatupang belakangan tidak bisa memanfaatkannya dengan baik karena kemacetan parah.
"Kan sekarang ini sebenarnya di TB Simatupang pejalan kakinya pasti juga tidak nikmat. Karena semua hampir jalan 50 meter ada proyek nasional dan itu harus dibenahi," ujar Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika