REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN terus melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 dalam mendukung program 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tak kurang dari 16 Kementerian dan enam badan strategis dilibatkan Kementerian BUMN untuk mendukung misi yang terangkum dalam Asta Cita pemeritahan Prabowo-Gibran demi mencapai visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah kolaboratif ini diinisiasi Kementerian BUMN untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.
"Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti gotong royong adalah kunci keberhasilan,” ujar Erick di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dalam kurun waktu 100 hari tersebut, ucap Erick, sejumlah kerja kolaborasi lintas kementerian dan badan mampu dilakukan Kementerian BUMN. Untuk mendukung hilirisasi dan penguatan nilai tambah dalam negeri, sambung Erick, Kementerian BUMN melakukan kerja sama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis.
"Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar kementerian serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi," sambung Erick.
Erick menyampaikan hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Erick mengatakan penghiliran juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi.
Erick mengatakan sejumlah perusahaan BUMN pun berkontribusi dalam proses penghiliran melalui perusahaan-perusahaan seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional. Erick menyampaikan penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir.
"Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi," lanjut Erick.
Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan.
Erick menyampaikan infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, atau pun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin.
"Sinergi dengan Kementerian PU difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.
Erick mengatakan kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan. Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat.
Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan, mulai dari penambahan 503 rute perjalanan kereta api yang dilakukan PT KAI untuk melayani peningkatan kebutuhan penumpang selama periode Nataru 2024, hingga penurunan harga tiket pesawat serta penambahan rute penerbangan yang dilakukan dua maskapai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia dan Citilink.
"Pesan untuk terus berorientasi dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo juga mendorong Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementan untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global," ucap Erick.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68 persen (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di Asia Tenggara. Tak hanya itu, sambung Erick, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi
Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional.
"Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan," lanjut dia.
Erick mengatakan upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun.
Erick mengatakan program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM. Menurut Erick, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerja sama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.
"Saat ini, 25 persen posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30 persen pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN," ungkap Erick.
Erick menyampaikan kerja sama lintas kementerian dan badan strategis yang dijalankan Kementerian BUMN dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini menjadi bukti nyata akan kolaborasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran. Program-program yang telah berjalan tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.
"Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika