REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan road map atau peta jalan pembangunan tiga juta rumah per tahun yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan peta jalan ini akan menjadi dokumen publik setelah disetujui oleh DPR.
"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta. Tapi nanti kita paparkan di DPR. Targetnya tergantung undangan DPR, nanti kita presentasi. Sekarang kita masih menunggu (undangan DPR) ,"ujar Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Fahri menyampaikan peta jalan ini mencakup target pembangunan rumah. Selain itu, hal ini juga bagian strategis untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah yang selama ini sulit mengakses program perumahan.
"Meskipun begitu, kami terus berjalan untuk mengevaluasi bagaimana supaya efek pembangunan perumahan itu lebih masif ke bawah. Karena kalau ke atas itu sudah ada mekanismenya. Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah,” ucap Fahri.
Fahri juga menyebut untuk tahun ini, pemerintah tetap melanjutkan program-program lama yang sudah dianggap sukses dan telah dianggarkan melalui APBN. Sementara itu, prioritas alokasi pembangunan akan lebih banyak di kawasan pedesaan, yaitu dua juta rumah, dibandingkan kawasan perkotaan yang hanya satu juta rumah.
"Di Indonesia ini ada 98 kota dan ada kurang lebih 75.827 desa. Karena ini tersebar ke seluruh Indonesia, tapi terbagi dia. 75 ribu desa itu kalau kita identifikasi, pada dasarnya masyarakat mengharapkan perbaikan rumah. Itu yang lebih masif," sambung Fahri.
Namun, Fahri juga menekankan pentingnya mendesain transisi dari desa ke kota, terutama untuk mengatasi permasalahan di kawasan perkotaan seperti kawasan kumuh, polusi, dan penumpukan di area pinggir pantai serta sungai. Fahri mengatakan pemerintah bertekad untuk melakukan perbaikan di area-area tersebut.
"Di kota terjadi penumpukan, rumah kumuh, polusi, terutama pinggir-pinggir pantai dan sungai. Itu harus dibersihkan nanti. Karena itu lah anggarannya lebih banyak, karena mereka yang memerlukan," lanjut Fahri.
Meski begitu, ucap Fahri, skema pembangunan di kota tetap menarik secara bisnis karena masyarakat perkotaan lebih terhubung dengan sistem pembiayaan formal. Hal ini berbeda dengan kondisi di perdesaan yang banyak belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal.
"Karena kan mereka itu literated dengan bank, punya gaji, karena mereka pegawai, dan sebagainya," kata Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika