REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan melakukan prefunding atau penerbitan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp 85,9 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.

“Terkait dengan tantangan global yang masih besar, kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan biaya atau cost of fund yang wajar dan risiko yang terkelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin ((7/1/2025).

Menurut Suminto, prefunding tersebut akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk melakukan penukaran utang atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 100 triliun, sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.

Pada APBN 2025, Pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp 775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp 159,7 triliun melalui pembiayaan non-utang.

Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp 642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN. Sementara Rp 133,3 lainnya berasal dari pinjaman.

“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.

Selain melalui penerbitan surat utang, Pemerintah juga masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 sebesar Rp 45,4 triliun yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan. Kemudian, juga ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 yang juga dapat digunakan sebagai bantalan tambahan bagi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.

Adapun APBN 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB. Persentase itu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sementara sebesar Rp 2.842,5 triliun. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp 3.350,3 triliun.

Keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp 19,4 triliun. Realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp 553,2 triliun, dengan SILPA Rp 45,4 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika