REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pengembangan Bisnis Komoditas Kopi (PMO Kopi) mendapatkan mandate tambahan dari Kementerian BUMN untuk mendukung pengembangan komoditas kakao secara nasional. Komoditas kopi dan kakao diketahui memiliki karakteristik serupa, terutama dalam aspek produksi yang didominasi oleh petani rakyat, yaitu 96,1 persen untuk kopi dan 99,5 persen untuk kakao.
Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Faturohman, mengatakan Kementerian BUMN berharap melalui PMO Kopi dan Kakao Nusantara bisa mendorong peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani kopi dan kakao rakyat. "Sinergi yang kuat antara BUMN dengan berbagai pihak akan menjadi daya ungkit dan kunci keberhasilan program ini,” ujar dia di Jakarta.
Menteri BUMN membentuk Tim Pengembangan Bisnis Komoditas Kopi dan Kakao yang disahkan pada akhir November 2024. Tim ini merupakan pengembangan dari PMO Kopi Nusantara yang dibentuk sejak 2022 dan kini diperluas menjadi PMO Kopi dan Kakao Nusantara.
Sebagai Langkah awal, kick-off meeting PMO Kopi dan Kakao Nusantara ini dilaksanakan pada Kamis, 5 Desember 2024 oleh Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN. PMO Kopi Nusantara, yang dibentuk di tahun 2022 oleh Menteri BUMN, telah berhasil membangun ekosistem bisnis bagi petani kopi.
Dalam tiga tahun terakhir, PMO Kopi dan Kakao Nusantara telah mendampingi lebih dari 12.000 petani kopi melalui program Makmur di Sumatera dan Jawa. Pendampingan ini berhasil meningkatkan produktivitas petani hingga 48 persen dengan penerapan good agricultural practices dan rekomendasi pemupukan yang tepat.
Pada hilir, kolaborasi PMO Kopi dan Kakao Nusantara dengan Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) berhasil membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Indonesia mencetak prestasi gemilang dengan meraih 8 juara dunia kompetisi internasional sepanjang 2022 – 2024, salah satunya Juara 1 World Barista Championship 2024 di Busan, Korea Selatan. Tak hanya itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah World of Coffee 2025, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Asia Tenggara.
Dengan mandat yang diperluas ke komoditas kakao, PMO Kopi dan Kakao Nusantara akan melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk dari BUMN, swasta, asosiasi, hingga lembaga riset untuk mengoptimalkan potensi kedua komoditas strategis ini. Pada tahun 2025, terdapat dua fokus utama rencana kerja PMO Kopi dan Kakao Nusantara.
Pertama, perluasan program Makmur untuk komoditas kopi dan kakao di beberapa daerah. Petani rakyat akan didampingi untuk meningkatkan produktivitas hingga pemasaran produknya. Kedua, respon dan mitigasi penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Diketahui bahwa EUDR akan diterapkan ke tujuh
komoditas termasuk kopi dan kakao pada akhir tahun 2025.
Kementerian BUMN ingin mendorong kesiapan petani rakyat terutama dari sisi traceability hasil produksi mereka. “Dua fokus utama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pokja menjadi
berbagai program kerja yang melibatkan semua pihak,” ungkap Dwi Sutoro yang kembali ditetapkan sebagai Ketua PMO Kopi dan Kakao Nusantara.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kepentingan petani. Dengan pendekatan ini, diharapkan petani kopi dan kakao Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan
daya saing di pasar global,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika