REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen sebagai upaya meringankan beban masyarakat. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Pengamat penerbangan dan analis independen bisnis penerbangan nasional, Gatot Rahardjo.
"Menurut saya, itu langkah yang adil karena kepentingan masyarakat terpenuhi," ujar Gatot saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Gatot mengapresiasi komitmen pemerintah yang membantu dengan mendorong diskon harga avtur dan diskon Passenger Service Charge (PSC) serta Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP4U). Gatot menyebut hal ini krusial mengingat bandara dan Pertamina itu adalah BUMN atau Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) yang berada di bawah pemerintah.
"Maskapai juga tidak terlalu dirugikan karena walaupun fuel surcharge dikurangi, harga avtur juga didiskon," ucap Gatot.
Namun, Gatot menegaskan pemerintah perlu memastikan kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten. Gatot menyampaikan konsistensi akan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan terhadap kebijakan tersebut.
"Yang harus dilakukan pemerintah itu konsisten harga avtur benar-benar didiskon dari bulan sebelumnya, yakni November, seperti yang dinyatakan oleh Menko Infrastruktur," sambung Gatot.
Gatot juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada pengelola bandara dan Pertamina. Gatot juga berharap pemerintah harus memastikan kualitas pelayanan di bandara tidak berkurang kepada penumpang maupun maskapai dan pengguna jasa bandara lainnya.
Gatot berharap kebijakan ini dapat mendukung peningkatan aksesibilitas transportasi udara, terutama menjelang libur akhir tahun yang biasanya disertai lonjakan jumlah penumpang. Untuk itu, Gatot menyebutkan pentingnya diskon PSC di bandara utama seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai, mengingat sebagian besar penerbangan berasal dari dua bandara tersebut.