Kamis 10 Oct 2024 15:38 WIB

Kementerian Perumahan Jadi Solusi Atasi Tingginya Angka Backlog RI

Indonesia butuh 1,5 juta rumah setiap tahun.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
 Pengamat Properti Anton Sitorus menyambut positif rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghidupkan kembali Kementerian Perumahan. (ilustrasi)
Foto: dok. Republika
Pengamat Properti Anton Sitorus menyambut positif rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghidupkan kembali Kementerian Perumahan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Properti Anton Sitorus menyambut positif rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghidupkan kembali Kementerian Perumahan dan terpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anton menilai keputusan ini dapat menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. 

"Kalau saya bilang lebih bagus karena dulu awalnya memang begitu, dipisah antara PU dan perumahan. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi seperti dulu, saya pikir lebih bagus dan lebih efektif," ujar Anton dalam media briefing penguatan BUMN menuju Indonesia Emas bertajuk "Strategi BUMN untuk Penuhi Kebutuhan Rumah Murah bagi Rakyat" di Sarinah, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Anton menyampaikan tingkat backlog rumah di Indonesia mencapai 15 juta unit rumah. Sedangkan setiap tahun terdapat 750 ribu kepala keluarga baru atau 16 juta kepala keluarga pada 2045. "Kalau ditotal, Indonesia butuh 1,5 juta rumah setiap tahun," ucap Anton. 

Dengan hal tersebut, Anton menyebut perlunya kerja keras dan sinergitas antarpemangku kepentingan perumahan dalam menekan angka backlog. Anton mengatakan perlunya program yang komprehensif, integrasi, dan berkesinambungan, termasuk adanya peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang. 

"(Kementerian khusus Perumahan) diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah perumahan. Tergantung programnya seperti apa, tapi paling tidak sudah memberikan pertanda fokus pemerintah untuk perumahan akan lebih besar dibandingkan sebelumnya," sambung Anton. 

Anton menyampaikan upaya akselerasi penyediaan rumah juga memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anton mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Semen Indonesia (SIG) merupakan dua BUMN yang punya kontribusi besar dalam penyediaan rumah masyarakat. 

"BTN itu penyedia KPR pertama dan tetap konsisten sampai sekarang dengan portofolio pinjaman perumahan mencapai 85 persen yang mana 50 persennya itu pinjaman untuk rumah subsidi," lanjutnya. 

Meski telah bertransformasi dengan merambah ranah digital, Anton berharap BTN tetap fokus pada segmen pembiayaan perumahan. Hal ini merupakan keunggulan BTN dibandingkan bank lain. "Harapannya BTN tetap fokus pada pembiayaan perumahan masyarakat agar tetap menjaga keunggulan dan diversifikasi dari bank lain," ucap Anton. 

Sedangkan SIG, sambung Anton, memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pasokan material bahan bangunan untuk perumahan masyarakat. Anton mengatakan produk-produk SIG seperti semen hingga batu bata menjadi komponen penting dalam penyediaan pembangunan rumah masyarakat.

"Semoga BTN dan SIG bisa terus berinovasi dan profesional dalam mendukung program pemerintahan berikutnya," kata Anton. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement