REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan keuangan publik saat menghadiri Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8.
“Islam adalah rahmatan lil alamin, nilai-nilainya universal dan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Kita harus memastikan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, tercermin dalam manajemen keuangan publik, terutama dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Menkeu juga menekankan pentingnya distribusi yang adil, dengan negara berperan untuk memastikan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.
Keadilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kebijakan fiskal yang mendukung distribusi yang adil dan merata. Atas dasar tersebut, perpajakan dirancang untuk membebankan kewajiban lebih kepada yang mampu, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi dalam menjaga keberlanjutan perlindungan atas prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah. Menurutnya, perekonomian yang tidak stabil tidak hanya akan menggerus kekayaan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, stabilitas keluarga, dan perkembangan intelektual masyarakat.
Sri Mulyani menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memerlukan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik.
Di sisi lain, Menkeu menggarisbawahi komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi keluarga, meningkatkan sumber daya manusia, serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal.
"Sebagian besar belanja publik kita diarahkan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, memastikan inklusivitas dalam pembangunan nasional," katanya lagi.
Pemerintah Indonesia juga terus mengembangkan instrumen keuangan publik syariah, seperti sukuk, zakat, dan wakaf, untuk mendukung pembangunan nasional.
"Sukuk di Indonesia telah memainkan peran penting dalam membiayai proyek infrastruktur dan pendidikan, termasuk proyek yang didanai oleh Green Sukuk," ujar Menkeu pula.
Indonesia juga menjadi pelopor penerbitan Green Sukuk di dunia, yang mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan.
Selaras dengan itu, Direktur dan Perwakilan Residen Regional Hub of Indonesia Islamic Development Bank (IsDB) Group Amer Bukvic dalam pidato kuncinya menyoroti peran penting keuangan syariah dalam membangun infrastruktur melalui sukuk dan model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Keuangan Islam tidak hanya mendorong nilai-nilai Islam yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun infrastruktur penting melalui sukuk," katanya.
Inovasi dalam teknologi seperti fintech dan blockchain juga dipandang sebagai peluang penting untuk meningkatkan transparansi, skalabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan wakaf.
Inovasi berupa platform digital dapat mengubah bagaimana sumber daya publik dikumpulkan, dikelola, dan dialokasikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih berdampak.
"Dengan instrumen syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika