REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jon Erizal menilai penurunan alokasi anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebagai hal yang paradoks. Jon menyebut jumlah anggaran Kementerian BUMN 2025 yang hanya sebesar Rp 277,50 miliar.
"Anggaran Kementerian BUMN sudah kecil, diturunin menjadi lebih kecil lagi," ujar Jon saat rapat dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Jon mengatakan alokasi ini mengalami penurunan dari anggaran Kementerian BUMN 2024 yang sebesar Rp 284 miliar. Jon menyampaikan hal ini kontradiktif dengan kontribusi besar BUMN selama ini maupun target besar yang dibebankan kepada BUMN.
"Anggaran banyak turunnya, sementara targetnya dinaikin. Target Dividen dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun pada tahun depan. Usulan tambahan sebesar Rp 66 miliar pun tidak disetujui," ucap Jon.
Jon menyampaikan Kementerian BUMN merupakan salah satu Kementerian BUMN yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jon mengatakan peningkatan kinerja dan kontribusi BUMN terbukti mendorong pertumbuhan lapangan kerja hingga investasi Indonesia.
"Serapan tenaga kerja itu penting sekali karena kaitannya dengan kemampuan belanja masyarakat," lanjut Jon.
Jon menyampaikan BUMN tak sekadar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi besar dalam menjadi sektor-sektor vital seperti energi, pangan, hingga transportasi.
"Kementerian BUMN, Kementerian perdagangan, kementerian BUMN, Kementerian Kopasi, dan UMKM, itu semua kementerian yang sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun politik anggaran yang diterapkan sampai pada penyesuaian tadi, jauh dari kata mencukupi setiap kementerian tersebut," ucap Jon.
Jon berharap pemerintahan baru nanti menaruh perhatian penuh terhadap kementerian tersebut yang punya dampak besar bagi perekonomian negara. Jon meyakini Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan memperkuat sejumlah kementerian yang menjadi mitra Komisi VI DPR tersebut agar memberikan dampak lebih besar dalam perekonomian nasional.
"Saya mengharapkan pemerintah nanti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu konsentrasi juga meningkatkan penguatan terhadap kementerian-kementerian bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional tersebut," kata Jon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika