Menkeu menjawab pertanyaan pers yang mengkonfirmasi belum adanya angka dalam program sisipan Prabowo seperti makanan bergizi gratis, sekolah unggulan, anggaran pertanian, sampai dengan anggaran Ibu Kota Nusantara yang didalam buku nota keuangan hanya ditulis sekitar Rp 100 miliar.

Menkeu menjelaskan, RAPBN 2025 harus dilihat sebagai dari APBN transisi. Karena itu sifatnya ada yang sudah spesifik tapi juga ada yang belum spesifik. Terutama ini untuk program-program baru atau program lama yang akan diteruskan.

"Kok ada anggaran yang masih kecil? Karena sebagian signifikan itu masih dipertahankan, (nanti) akan dilakukan oleh Presiden terpilih formatnya, untuk beberapa kementerian ditambah anggarannya, akan jadi prioritas," kata Sri, memaparkan. 

Ia menekankan, apa yang pemerintahan Presiden Joko Widodo susun dalam RAPBN 2025 merupakan dasar dari apa yang bisa diubah oleh pemerintahan yang baru. Diperkirakan RAPBN 2025 bisa diketok oleh DPR pada September nanti. Setelah itu, presiden baru dengan kabinet baru akan melihat program yang sudah diketok DPR tersebut termasuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). 

Amat bisa terjadi, kata Menkeu, ada perubahan pula di DIPA tersebut. "(apakah) dipindahkan dari belanja pusat non kementerian lembaga ke, katakanlah, Kementan, KemenPUPR atau Kemenkes, atau Kemendikbudristek," kata Sri.

Ia kemudian menyebut RAPBN 2025 yang disusun kabinet Jokowi sebagai sebuah amplop besar, yang belum spesifik. Namun ia tegaskan, ini memang ciri dari anggaran di antara pemerintahan lama dan baru, transisi. Yang ia tekankan adalah pemerintahan Jokowi dan Prabowo terus berkoordinasi, berkomunikasi terkait anggaran-anggaran tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika