Setelah Kisruh Rp 7.500 Makan Bergizi Gratis, Airlangga Tegaskan Anggaran Tidak Dipotong

Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah rumor yang mengatakan alokasi Rp 7.500 per anak untuk program makan bergizi gratis. Gibran menjelaskan saat ini tim masih mengkaji dan menguji coba pelaksanaan program itu dengan biaya Rp 15 ribu per orang.

"Selama ini uji cobanya Rp15 ribu. Tunggu saja kepastiannya ya," kata Gibran.

Sebelumnya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran juga membantah kabar yang menyebut anggaran makan bergizi gratis Rp 7.500,00 dan menegaskan itu sebatas rumor. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, menjelaskan bahwa Tim Sinkronisasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alokasi anggaran untuk makan siang gratis.

Hasan Nasbi menduga kabar itu muncul dari pernyataan seorang ekonom yang di hadapan publik pernah mengklaim diajak berdiskusi mengenai program prioritas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut, bukan statemen resmi dari tim," kata Hasan.

Saat ini, kata dia, tim bersama para pakar masih menggodok menu-menu bergizi untuk program tersebut. "Jadi, ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," kata dia.

Terkait dengan biaya yang dialokasikan, Hasan menyebut pihaknya juga masih menerima masukan dari berbagai pakar. Usulan-usulan itu pun masih didalami dan dikaji. "Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan sebab yang menjadi tolok ukur adalah ketercukupan gizi," kata dia.

Hasan juga menyebut tim saat ini juga mempertimbangkan keberagaman sumber pangan di berbagai daerah sehingga kemungkinan menu-menu makan siang bergizi gratis berbeda tergantung pada daerahnya. Ia menegaskan bahwa ketercukupan gizi yang menjadi acuan utama tim dalam menyusun menu-menu itu juga mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan di daerah sasaran.

"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga, tentu juga akan berbeda-beda nilainya," kata Hasan.