REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum akan diluncurkan pada bulan ini. Dia menyebut pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset badan usaha milik negara (BUMN) secara komersial. 

“Belum, (Danantara) belum diluncurkan Januari ini,” kata Thomas dalam kegiatan "Semangat Awal Tahun 2025" di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Proses peluncuran Danantara, menurut dia, cukup kompleks. Maka dari itu, perlu ada persiapan yang matang sebelum resmi meluncurkan Danantara.

"Kita harus mencari cara untuk bisa mendorong lebih kuat. Bukan hanya sekadar aset, tapi juga dari segi keuangan," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam keterangan bersama jajaran BPI Danantara usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2024), menyampaikan Presiden memberikan arahannya agar proses terkait Danantara dilakukan secara transparan, terbuka, mengikuti peraturan yang ada, serta mengutamakan tata kelola.

Kala itu, Rosan baru kembali mendampingi Presiden dalam kunjungan ke beberapa negara. Menurutnya, beberapa negara juga telah memberikan dukungan dan masukan, hingga siap memberikan asistensi terkait pembentukan Danantara.

“Harapannya ini bisa menjadi kekuatan dari kita semua yang memang selama ini mungkin belum kita gali secara optimal. Dan juga tadi disampaikan, yang paling penting orang-orangnya, manajemennya dipilih yang baik dan benar dan harus profesional. Itu juga arahan dari beliau (Presiden), dan ke depan prosesnya akan kita laporkan secara bertahap kepada beliau,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut Rosan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo turut menekankan empat prioritas utama pemerintahan, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan Danantara. Rosan dan jajaran BPI Danantara selaku pembantu Presiden, siap melaksanakan tugas dan amanat Presiden tersebut.

Sementara itu, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan regulasi terkait BPI Danantara akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP), dan menanti ditandatangani Presiden Prabowo. Sedangkan, mengenai peluncuran BPI Danantara, Muliaman menyampaikan hal itu masih menantikan waktu luang dari Presiden Prabowo.

“Beliau cuma berpesan secepat mungkin, dengan kehati-hatian yang tinggi. Saya kira cuma itu,” tutur Muliaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika