REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menanggapi soal isu rencana kenaikan rasio utang negara mencapai hingga 50 persen pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Dia menilai angka kenaikan yang signifikan tersebut harus disertai penjelasan yang logis, kaitannya dengan kejelasan target penerimaan negara dan efektivitas belanja.
“Belum dapat menilai selama belum disertai dengan penjelasan tentang konsep menaikkan tax ratio, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan efektivitas belanja,” kata Dolfie kepada Republika, Jumat (12/7/2024) petang.
BACA JUGA: Banyak Lakukan Ini, Wajah Kita akan Dikenal Rasulullah di Hari Kiamat
Dolfie menuturkan, perlu adanya konsep yang jelas dalam perencanaan anggaran sehingga perhitungan kenaikan rasio utang menjadi lebih masuk akal. Menurutnya, pembiayaan melalui utang merupakan bagian akhir dari upaya-upaya dalam meningkatkan tax ratio, PNBP, efektivitas belanja pemerintah, dan risiko fiskal.
“Dulu saat kampanye ada gagasan untuk menaikkan tax ratio hingga 23 persen, apabila ini dapat dicapai tentu saja pembiayaan melalui utang sudah tidak penting lagi. Jadi diperlukan skenario yang utuh,” tegasnya.
Namun, menurut penuturannya, saat ini gagasan tax ratio 23 persen rupanya sudah tidak pernah dibahas lagi sebagai pendapatan negara dalam APBN bersama Komisi XI DPR.
“Hanya makan bergizi gratis saja yang dibahas untuk masuk dalam APBN 2025,” ungkapnya.
Sehingga, lagi-lagi dia menekankan agar ada penjelasan yang komprehensif terlebih dahulu mengenai tax ratio, PNBP, efektivitas belanja. Baru melangkah bicara soal pembiayaan utang.
“Belum ada konsep bagaimana menaikkan tax ratio menjadi 23 persen, kenapa tiba-tiba mau naikkan utang dengan jumlah yang signifikan?” ujar Dolfie.
Dolfie melanjutkan, dia menggarisbawahi bahwa utang diperlukan apabila penerimaan negara tidak mampu membiayai belanja. Oleh sebab itu perlu diketahui dulul mengenai kemampuan penerimaan negara seberapa besar, belanja yang efektif seberapa besar, sehingga butuh utang seberapa besar pula.
“Jadi konsep menambah utang harus dilihat dari sisi upaya menambah penerimaan dan efektivitas belanja juga. Tidak bisa hanya parsial,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, desas desus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikan rasio utang dari 39 persen menjadi 50 persen dari produk domestik bruto (PDB) kembali mencuat. Hal tersebut disampaikan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Hashim rencana tersebut bahkan sudah dilaporkan ke Bank Dunia. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana,” ujar Hashim saat berbincang dengan Financial Times dikutip di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Kepada Financial Times, Hashim mengakui kenaikan rasio utang untuk membiayai makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran. Namun, lanjut Hashim, kenaikan rasio utang tersebut akan dilakukan bersamaan dengan menaikkan pendapatan negara.
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Untuk pendapatannya bisa mulai dari pajak, pajak ekspor, royalti dari penambangan dan pajak impor,” kata Hashim.
Saat dikonfirmasi terpisah, Bank Dunia tidak mau menanggapi permintaan komentar perihal hal itu. Berdasarkan peraturan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60 persen dari PDB.
Rencana pinjaman pemerintah Prabowo menandai pergeseran besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting pada Oktober nanti.
Hashim disebut sudah menyampaikan ide itu dalam pertemuan dengan perusahaan dan konsultan pada Juni 2024. Menurut sumber, Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo akan mencapai target dari 39 persen menjadi 50 persen utang dari PDB secara bertahap yakni naik sebanyak dua persen dalam jangka lima tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika