REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pihak berwenang Thailand sedang menyelidiki BYD. Penyelidikan tersebut setelah keluhan konsumen terhadap diler atas diskon agresif mobil BYD di pasar Thailand yang telah membuat beberapa pembeli sebelumnya kecewa dengan banyaknya diskon produk BYD.
Kantor Perdana Menteri Thailand menginstruksikan badan perlindungan konsumen negara tersebut untuk meluncurkan penyelidikan. Hal ini dipicu setelah seorang pelanggan BYD menuduh bahwa seorang sales telah menegaskan harga mobil pelanggan akan naik setelah kampanye diskon berakhir namun diler kemudian secara agresif menurunkan harga lebih lanjut.
Pejabat BYD di Thailand dan distributor tunggalnya Rever Automotive, yang memiliki jaringan lebih dari 100 diler, tidak segera menanggapi email Reuters yang meminta komentar.
“Kami telah memanggil para dealer untuk datang pekan ini untuk mengklarifikasi mengapa mereka menurunkan harga lebih lanjut dan bagaimana mereka berencana menemukan solusi bagi pelanggan,” kata Passakorn Thapmongkol, pejabat senior di Dewan Perlindungan Konsumen kepada Reuters, Rabu (3/7/2024).
Di grup pemilik BYD di Facebook, pelanggan Thailand lainnya menyampaikan keluhan serupa. “Penjual mengatakan bahwa harga akan naik setelah pameran motor, tetapi pada akhirnya benar-benar turun,” kata pengguna Facebook Thanasit Chai dalam sebuah postingan pada hari Rabu, merujuk pada Bangkok Motor Show yang diadakan pada bulan Maret.
Thailand adalah pasar luar negeri terbesar bagi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. BYD menguasai 46 persen pangsa pasar kendaraan listrik Thailand pada kuartal pertama dan merupakan pemain mobil penumpang terbesar ketiga secara keseluruhan dengan pangsa sekitar 9 persen, menurut perusahaan riset Counterpoint. Saingan EV lainnya di pasar termasuk Great Wall Motor dan Tesla.
Di Indonesia keluhan konsumen BYD di Thailand belum akan terjadi. Sebab, BYD masuk belakangan ke Indonesia. BYD Indonesia pun baru menyerahkan untuk pertama kali unit-unit mobilnya ke konsumen akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika