REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
“Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatra meluncurkan Aktivitas Sinergi Pengendalian Sumatera (Andalas) yang difokuskan pada beberapa inovasi pengendalian harga,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (17/5/2024).
Pertama yakni gerakan tanam cabai merah dengan metode intensifikasi dan budidaya pertanian digital guna mendorong produktivitas komoditas strategis berkolaborasi dengan TPID dan universitas sekitar. Kedua yaitu program mobil pasar murah tuntaskan inflasi dan rawan pangan untuk memperluas jangkauan pasar murah ke daerah-daerah rawan pangan.
Ketiga yakni optimalisasi efisiensi rantai pasok komoditas pangan wilayah Sumatra. Peluncuran inovasi tersebut dilakukan dalam kegiatan GNPIP Wilayah Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru pada hari ini (17/5/2024) dengan tema Sinergi dan Inovasi Mendorong Penguatan Produktivitas, Pasokan, dan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Sumatra.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan utamanya dari sisi pasokan, yaitu gangguan produksi akibat bencana alam dan faktor musiman serta kendala distribusi,” ujar Destry.
Untuk itu, dia menegaskan, inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end atau dari hulu ke hilir harus dioptimalisasi secara simultan. Hal tersebut untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu dan mendorong perluasan jangkauan distribusi di sisi hilir.
Berbagai program inovasi GNPIP wilayah Sumatra yang dicanangkan hari ini diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID. Khususdnya dalam mendukung kemandirian daerah kedepan dan memajukan ketahanan ekonomi, termasuk pengembangan inovasi ketersediaan data pangan strategis terintegrasi yang dimonitor oleh seluruh pemerintah daerah dalam bentuk dashboard untuk memantau kondisi pasokan guna memperkuat realisasi Kerja sama Antara Daerah (KAD).
“Bank Indonesia meyakini sinergi seluruh TPID di Wilayah Sumatra maupun nasional melalui program kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif secara berkelanjutan akan mewujudkan terjaganya inflasi sesuai target 2,5 plus minus satu persen dan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi,” jelas Destry.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Sumatra yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan. Ferry mengakui, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.
Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerjasama antar daerah (KAD) serta penguatan konektivitas antarwilayah perlu didorong untuk mendukung stabilitas harga dan menekan disparitas harga antarwilayah. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi distribusi salah satunya melalui kebijakan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terarah sehingga pengendalian inflasi dapat terwujud.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024 terutama pada sektor pertanian yang menopang ketananan pangan nasional. Pj Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa penyelenggaraan GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Berdasarkan karakteristik wilayah, Riau merupakan daerah dengan defisit neraca pangan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok Riau seperti beras, aneka cabai, dan bawang masih mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, dan daerah tetangga lainnya. Meskipun begitu, TPID di Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi lokal dan menjamin kecukupan pasokan di Riau dengan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
“GNPIP Wilayah Sumatra turut diperkuat dengan perluasan KAD, dukungan pembiayaan untuk penguatan kapasitas produksi dan kemandirian pelaku usaha petani di bidang ketahanan pangan, kegiatan pasar murah, dan penyaluran bantuan alat distribusi hasil pertanian,” ungkap Hariyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika