REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai kehadiran perempuan sebagai pemimpin berperan penting untuk menciptakan inklusivitas di sektor ekonomi.
“Kesenjangan gender terjadi baik di pemerintahan, korporasi, maupun ekonomi secara keseluruhan. Ini bisa dikurangi dengan pemimpin perempuan, karena mereka bisa menjadi panutan bagi perempuan lainnya sehingga bisa mengurangi kesenjangan dan mendorong inisiatif keberagaman dan inklusi,” kata Destry saat seminar bertajuk “The Role of Women Leadership in Digital Era” di Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Dia juga menyebut perempuan berperan penting pada era digital kini. Ia berpendapat perempuan memiliki perspektif yang beragam dan mampu menyeimbangkan kemampuan teknis dan humanis. Dengan empati yang tinggi, pemimpin perempuan bisa mendorong dan mengarahkan teknologi serta inovasi menjadi lebih inovatif dan inklusif.
“Pengalaman dan kemampuan multitasking oleh perempuan ini akan berkontribusi cukup signifikan pada proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang akan bisa lebih komprehensif,” tutur dia.
Berikutnya, dunia digital menciptakan arus pekerjaan baru yang mendorong jarak jauh dan virtual. Untuk itu, dibutuhkan kepemilikan dan keterikatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
“Di sinilah perempuan memainkan peran yang sangat signifikan, karena sesuai kodrat sebagai ibu bagi anak-anaknya,” ujarnya.
Terakhir, dia meyakini perempuan mampu mengadvokasi kebijakan dan praktik yang mengatasi diskriminasi, sehingga bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua orang. Destry mengatakan kemampuan itu penting di era digital karena segala sesuatu terjadi dengan sangat cepat dan tingkat kompleksitas yang beragam.
Hal itu yang membuat perempuan memperoleh kesempatan yang luas untuk menggunakan kelebihannya.
“Kelebihan perempuan sangat penting untuk mendorong inovasi, keberagaman, dan inklusi serta memberdayakan generasi masa depan untuk terus berkembang,” tutup Destry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika