Rabu 17 Apr 2024 22:52 WIB

Ekonom: Produksi Pangan Dalam Negeri Diperkuat Antisipasi Dampak Perang

Pemerintah harus memerhatikan hal-hal yang bisa menghambat sektor riil.

Ekonom mengatakan produksi pangan dalam negeri harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak dari konflik perang di Timur Tengah. (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ekonom mengatakan produksi pangan dalam negeri harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak dari konflik perang di Timur Tengah. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan produksi pangan dalam negeri harus diperkuat untuk mengantisipasi dampak dari konflik perang di Timur Tengah.

“Saya mendorong pemerintah untuk menekan impor barang pangan dan barang konsumsi. Saran itu kebijakan menjaga sektor riil (penting dilakukan) dari dampak konflik di Timur Tengah,” kata Bhima dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Baca Juga

Menurut Bhima, penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bukan hanya perang Iran-Israel, tetapi juga melemahnya pengaturan impor. "Barang impor dari mulai beras 3 juta ton, bawang putih sampai terbukanya impor barang lewat e-Commerce itu melemahkan sektor riil dan rupiah sekaligus," ujar Bhima.

Bhima juga menuturkan bahwa harus ada langkah nyata yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam membatasi impor. “Efektifnya ya perketat impor dan perkuat produksi dalam negeri," kata Bhima.

Terpisah pakar ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal mengatakan kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah harus lebih akomodatif dan responsif, guna menjaga daya beli masyarakat tidak terpuruk imbas pengaruh global dalam hal ini perang di wilayah Timur Tengah.

“Fiskal harus lebih akomodatif, kalau dari sisi moneter harus memerhatikan hal-hal yang menghambat sektor riil," ujar Faisal.

Menurut Faisal hal yang perlu diantisipasi juga adalah kenaikan harga minyak yang bisa berdampak kepada kenaikan harga BBM di dalam negeri. “Kebijakan fiskal harus lebih longgar, menghindari kebijakan-kebijakan yang menekan konsumsi dan daya beli masyarakat. Kalau melihat eskalasi di Timur Tengah sebelum perang kan justru kebijakan fiskalnya lebih ketat ya dengan PPN 12 persen cukai dan lain lain, ini yang harus dihindari. Termasuk pembatasan subsidi yang harus dihindari juga. Karena antisipasi harga minyak yang bakal bikin kenaikan harga BBM," ucap Faisal.

Dari sisi moneter, menurut dia, pemerintah harus memerhatikan hal-hal yang bisa menghambat sektor riil terutama tingkat suku bunga. Pemerintah tidak perlu mengikuti apabila The Fed merespons kondisi geopolitik di Timur Tengah dengan menaikkan tingkat suku bunga.

"Tapi lebih mencari cara yang lain. Misal kalau tidak dinaikkan suku bunga jadi pelemahan nilai tukar rupiah. Maka untuk mengurangi pelemahan tersebut bisa dengan instrumen menggelontorkan cadangan devisa. Karena cadangan devisa kita juga cukup banyak,” kata Faisal.

sumber : Antara

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement