REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menerima penugasan senilai Rp 1,3 triliun guna mengerjakan berbagai proyek pemerintah. Termasuk di antaranya yakni proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek (PPPP) SMI Faaris Pranawa menyebutkan, sebanyak Rp 825 miliar di antaranya ditujukan bagi proyek IKN. Hanya saja, kata dia, sampai sekarang pembiayaan untuk infrastruktur dari sektor swasta belum dilaksanakan.
Itu karena, lanjutnya, SMI masih membantu Otorita IKN (OIKN) dalam mempersiapkan masterplan pembangunan investasi dan pengembangan organisasi. Sementara, untuk proyek di IKN sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lalu 80 persen dari swasta.
"Untuk investasi perlu ada tahapan," katanya dalam Media Gathering di Jakarta, Rabu (27/3/2024). Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menambahkan, kini sudah ada enam calon investor swasta di IKN.
"Kita dapat kontrak Rp 825 miliar, untuk penyiapan project. Itu besar," katanya.
Disebutkan, enam calon investor IKN itu tertarik berinvestasi pada sektor perumahan dan pendidikan. Edwin menyebutkan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024-2028 baru mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Berdasarkan RJPP, PT SMI akan meningkatkan portfolio pada berbagai sektor ekspansi dan terdepan misalnya air, kesehatan, dan pengelolaan sampah, yang dianggap sebagai underserved sectors namun sebenarnya memiliki dampak sosial-ekonomi tinggi.
Dirinya menegaskan, PT SMI juga akan menguatkan transformasi publik melalui Program Loan, strategi pembiayaan publik dengan klasterisasi, serta penguatan kapasitas riset melalui SMI Institute. Penguatan organisasi juga dilakukan untuk mendukung transformasi publik, di antaranya program global secondment ke Bank Dunia untuk Cross Learning Program terkait pembiayaan publik.
Dalam hal transisi energi, kata dia, perseroan akan menguatkan peran sebagai Energy Transition Mechanism Country Platform Manager. PT SMI pun tengah mempersiapkan pembentukan Trust Fund, yang telah dimulai sejak tahun 2023 dengan diterbitkannya UU P2SK.
Pembentukan Trust Fund ini bertujuan mengelola dana hibah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan, lanjut Edwin, juga akan berperan aktif mendukung percepatan penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN), salah satunya melalui skema KPBU Unsolicited.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
