REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap solid pada tahun ini. Itu dengan proyeksi pertumbuhan di atas lima persen dan dipertahankan tingkat inflasi.
Dikatakan, pencapaian inflasi nasional pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,57 persen year on year (yoy). Angka itu dinilai terjaga stabil dalam rentang sasaran 2,5 plus minus satu persen.
Pemerintah menyatakan, sejalan dengan inflasi nasional, perkembangan inflasi provinsi di wilayah Jawa juga stabil dan terkendali. Inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,83 persen yoy, Jawa Timur 2,47 persen yoy, Jawa Tengah 2,69 persen yoy, Jawa Barat 3,02 persen yoy, Yogyakarta 2,6 persen yoy, dan Banten 2,59 persen yoy.
Proporsi produksi pangan di wilayah Jawa lebih dari 50 persen terhadap nasional, dengan sebagian besar sentra produksi tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Hal yang menarik, inflasi DKI Jakarta sebagai daerah konsumen justru lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang merupakan daerah produsen, sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa, di Malang, Jawa Timur, seperti dilansir dari siaran pers, Ahad (3/3/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono sebagai tuan rumah juga menyampaikan, Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional. Kontribusi sektor pertanian Jawa Timur terhadap nasional merupakan yang terbesar se-Indonesia yaitu mencapai 12,49 persen.
Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyiapkan skema korporasi bagi para petani yang dinilai efektif untuk mengendalikan inflasi khususnya terhadap komoditas pangan. “Bulan Maret dan April 2024 kita akan menghadapi HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Sejalan dengan sejarahnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Pulau Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” jelas Ferry.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk mengurangi kenaikan harga pangan (terutama beras). Diantaranya melalui percepatan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional, distributor (di antaranya Food Station dan Pasar Cipinang) maupun ritel modern, kemudian penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM, pengintensifan pelaksaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, dan transmisi cadangan beras pemerintah (CBP) ke komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.
“Kita berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terkendali dapat terjaga. Itu melalui program sinergi pengendalian inflasi daerah untuk mendukung pencapaian inflasi nasional,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
