REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan program tersebut memiliki mekanisme pendanaan tersendiri dan tidak memotong pos anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan.
“Program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Justru dengan adanya MBG, tujuan pendidikan nasional akan semakin kuat,” ujar Hadrian dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi Komisi X DPR RI dengan kementerian terkait menunjukkan bahwa skema pembiayaan MBG dirancang terpisah dari anggaran fungsi pendidikan. Dengan demikian, komitmen pemerintah terhadap pembiayaan sektor pendidikan tetap terjaga.
Menurut Hadrian, pemerintah bahkan tetap memperkuat anggaran pendidikan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya, program MBG berjalan beriringan dengan agenda besar peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Program MBG dinilai memiliki efek ganda. Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsentrasi belajar serta menekan angka putus sekolah. Asupan gizi yang memadai dinilai mendukung perkembangan fisik dan kognitif peserta didik.
Hadrian menilai pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan kualitas pengajar, tetapi juga kondisi kesehatan siswa. “Anak yang sehat dan terpenuhi gizinya cenderung memiliki daya serap belajar yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menekankan pelaksanaan MBG harus disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan standar kualitas makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa.
“Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, MBG bisa menjadi investasi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Hadrian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika