Kamis 29 Feb 2024 15:12 WIB

Indef: Keanggotaan OECD Pacu RI Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Kontribusi ekonomi negara OECD terhadap PDB global mencapai 41,1 persen pada 2023.

 Para pemimpin dunia dari G7 dan negara-negara undangan, (baris atas dari kiri ke kanan) Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Jerman Kanselir Olaf Scholz, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol. (baris bawah dari kiri ke kanan) Presiden Bank Dunia David Malpass, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Yoon Suk Yeol Korea Selatan, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Jepang Perdana Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula de Silva, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala berpose untuk foto keluarga para pemimpin G7 dan negara-negara undangan dalam KTT Pemimpin G7 di Hiroshima Jepang barat, Sabtu (20/5/2023).
Foto: Japan Pool via AP
Para pemimpin dunia dari G7 dan negara-negara undangan, (baris atas dari kiri ke kanan) Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Jerman Kanselir Olaf Scholz, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol. (baris bawah dari kiri ke kanan) Presiden Bank Dunia David Malpass, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Yoon Suk Yeol Korea Selatan, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Jepang Perdana Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula de Silva, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala berpose untuk foto keluarga para pemimpin G7 dan negara-negara undangan dalam KTT Pemimpin G7 di Hiroshima Jepang barat, Sabtu (20/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengharapkan Indonesia bisa lebih cepat menuju negara berpendapatan tinggi jika resmi bergabung sebagai anggota OECD.

"Kalau dilihat dari rata-rata PDB per kapita, negara anggota OECD ini semuanya sudah negara maju, sudah high income di atas ambang batasnya World Bank, di atas 12.000-13.000 dolar AS. Diharapkan dengan kita bergabung, maka kita bisa lebih cepat untuk menuju high income ekonomi," kata Heri dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga

Heri menyebutkan rata-rata PDB per kapita negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai 53.315 dolar AS pada 2023 dan 43.905 dolar AS pada 2022.

Angka tersebut, imbuh dia, sangat mencolok dibandingkan PDB per kapita Indonesia yang saat ini baru mencapai 4.919,7 dolar AS. Apabila resmi bergabung menjadi anggota OECD, maka Indonesia diperkirakan termasuk negara berpendapatan terkecil dibandingkan 38 negara OECD.

 

"Jadi, memang masih cukup jauh (dibandingkan dengan 38 negara OECD). Namun, diharapkan kita bisa mempercepat peningkatan PDB per kapita, sehingga bisa keluar dari negara middle income," ujar Heri.

Sementara itu, kontribusi ekonomi negara OECD terhadap PDB global mencapai 41,1 persen pada 2023 atau menjadi kedua yang terbesar setelah G20.

Dengan market size yang besar, kata Heri, hal itu menjadi peluang yang diharapkan dapat membuat Indonesia untuk mengakses pasar lebih mudah.

"Di sini, menjadi peluang, diharapkan mempermudah Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih mudah di sana dengan berbagai hambatan nontarif yang harapannya bisa dikurangi. Kemudian, mendapat kemudahan-kemudahan dalam bentuk lainnya untuk melakukan ekspor ataupun kerja sama dalam bidang ekonomi lainnya," katanya.

Indonesia telah disetujui untuk lanjut ke tahap aksesi keanggotaan OECD pada 20 Februari 2024. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengajukan keinginan untuk menjadi anggota OECD sejak Juli 2023.

Aksesi OECD merupakan proses 38 negara anggota meninjau secara mendalam calon negara kandidat dari berbagai aspek sebelum dapat diterima sebagai anggota resmi OECD.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya berharap proses aksesi yang sudah dimulai saat ini hanya akan memakan waktu dua hingga tiga tahun saja.

Sedangkan, proses aksesi berbagai negara agar dapat menjadi anggota resmi OECD rata-rata membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement