REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) menjalin kolaborasi strategis dalam hal pembiayaan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah sehingga dapat memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan program cadangan beras nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi melalui telepon di Jakarta, Rabu (28/2/2024), mengatakan kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut fasilitas subsidi bunga dengan penjaminan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada BUMN bidang pangan dalam kaitannya penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Kerja sama ini tujuannya untuk memperkuat dukungan pendanaan bagi pelaksanaan tugas-tugas Bulog. Dan dengan adanya kerja sama ini diharapkan efisiensi pembiayaan dapat ditingkatkan dan biaya dana operasional tugas Bulog dapat dikurangi,” kata Bayu.
Menurut Bayu, dengan adanya kemitraan peningkatan stabilitas pasokan beras dalam negeri akan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup bagi masyarakat. Perum Bulog dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI melaksanakan penandatanganan akta kredit subsidi bunga CPP di Jakarta.
Kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut fasilitas subsidi bunga dengan penjaminan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada BUMN bidang pangan dalam kaitannya penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP).
"Saya kira ini adalah sebuah momen yang memang bersejarah bagi kita semua dalam konteks pengelolaan CPP. Saya kira ini sangat baik sekali terhadap fasilitas yang diberikan dalam konteks pendanaan seperti ini dan tentunya terima kasih kepada Kemenkeu," kata Bayu.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi berharap melalui sinergi antara Bulog dan BNI, efisiensi dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat meningkat, sehingga dampak dari perubahan harga beras dapat dikelola dengan lebih baik.
"Saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Ibu Menkeu dan jajarannya, karena hari ini kita bisa mengeksekusi sekali lagi program untuk peningkatan CPP. Harapannya dengan adanya fasilitas subsidi bunga pinjaman ini, stok CPP akan semakin baik ke depan," ucap Arief.
Menurut Arief, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kemenkeu, lanjut Arief, telah mengatur besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP yang diberikan kepada Perum Bulog dan ID Food.
Dia menerangkan kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen melalui dua skema yakni dengan penjaminan dari pemerintah dan tanpa penjaminan.
BUMN pangan, tambah Arief, dapat menjalin kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan juga bank swasta.
“Soal pangan itu hampir selalu ada di setiap rapat kabinet Bapak Presiden pun menaruh perhatian yang besar terkait pangan, utamanya beras. Untuk itu, Bulog dan ID Food perlu bersiap dan menggunakan fasilitas pembiayaan ini demi perkuat stok CPP," ujar Arief.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon, Direktur Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA Maino Dwi Hartono, Direktur Keuangan Perum Bulog Bagya Mulyanto, Pgs Departemen Divisi Corporate Banking 1 BNI Yanto Ahmadi, dan Tim Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
