REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
“Seharusnya pada Maret-April itu sudah panen raya, sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Selain merealisasikan impor, ia menyatakan bahwa pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mempermudah distribusi, ia menuturkan bahwa paket beras SPHP dapat dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan.
“Biasanya kan SPHP kiloannya 5 kilogram. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kilogram atau 25 kilogram menjadi 5 kilogram,” ucap Airlangga.
Ia menuturkan bahwa biaya pengemasan ulang tersebut akan diganti oleh pemerintah. “Kemarin itu solusi-solusi yang disampaikan,” katanya.
Airlangga pun mengingatkan bahwa upaya-upaya ini perlu dilakukan karena situasi perekonomian global di masa mendatang masing belum membaik.
“Jadi pertumbuhan ekonomi global masih akan turun,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
