Rabu 14 Feb 2024 11:24 WIB

Jokowi Sebut Kelangkaan Beras Karena Masalah Distribusi

Jokowi minta masalah kelangkaan beras ini tidak dikhawatirkan masyarakat.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Fuji Pratiwi
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Gambir di Kompleks Kantor LAN, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Foto: Republika/Edwin Putranto
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Gambir di Kompleks Kantor LAN, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masalah kelangkaan dan lonjakan beras di sejumlah daerah disebabkan karena terganggunya distribusi pasokan. Salah satunya yakni karena bencana banjir yang terjadi di Demak.

"Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir. Di Demak kemarin misalnya seperti itu," kata Jokowi usai mencoblos di Gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga

Menurut Jokowi, stok beras di Bulog saat ini masih cukup banyak. Begitu juga dengan stok beras medium maupun premium yang disebutnya masih tersedia. Karena itu, Jokowi pun meminta agar masalah kelangkaan beras ini tidak dikhawatirkan masyarakat.

"Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya. Jadi tak perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Bulog akan melonggarkan kebijakan pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi pedagang kecil maupun peritel modern di tengah isu kelangkaan beras. Dengan pelonggaran kebijakan ini, peritel modern bisa membeli beras SPHP lebih dari 2 ton sesuai ketentuan internal Bulog.

"Ke depan untuk SPHP kami sangat memfleksibelkan bagi yang ingin beras SPHP. Karena kebijakan di internal Bulog, kemarin satu toko/warung itu ngambilnya maksimum 2 ton. Nah ini kami memutuskan sampai dengan Maret 2 tonnya nggak kita batasi, boleh ambil berapa saja untuk SPHP terutama untuk yang warung," ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangannya Selasa (13/2/2024).

Bayu mengatakan, kebijakan pembatasan 2 ton beras sepekan sekali sebelumnya dilakukan untuk mencegah adanya pembelian tidak wajar atau spekulan.

"Belajar dari pengalaman panjang, 2 ton cukup. Maksudnya juga untuk mengontrol supaya nggak ada spekulasi dan yang jual konsumennya langsung, kalau jual distributor harus rinci kan siapa warungnya, semua buat biar bener-benar sampai tujuan," ujarnya.

Namun demikian, produksi beras yang menurun karena mundur panen yang mengakibatkan adanya kelangkaan beras di ritel modern beberapa waktu terakhir membuat kebijakan ini untuk sementara dilonggarkan.

Bayu pun menyebut, pihaknya langsung bergerak mengatasi kelangkaan beras di ritel modern dengan menggelontorkan beras SPHP. Hingga 12 Februari 2024, Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 226 ribu ton ke ritel modern hingga pasar tradisional.

"SPHP kita mulai dari kemarin udah langsung digerojok, sekedar sebagai catatan nasional sampai 12 Februari sudah disalurkan 226 ribu ton SPHP secara nasional. Dalam kurang lebih kita baru 10 hari di bulan Februari Bulog sudah kucurkan 60 ribu ton SPHP. Jadi betul-betul kita dorong karena itu betul-betul jadi alternatif," ujarnya.

Sedangkan untuk Jakarta, Bulog telah menyalurkan pasokan 78 ribu ton beras SPHP. Begitu juga untuk peritel modern, Bulog langsung mengirimkan beras SPHP di antaranya ke ritel Hypermart 80 ton, Ramayana 50 ton, Lotte 10 ton, Alfamart 30 ton, Transmart 22 ton, Indomarco sebesar 50 ton, Indogrosir 29 ton.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement