Selasa 13 Feb 2024 09:39 WIB

Beras Langka di Ritel Modern, Bapanas Pastikan Bantuan Pangan Dilanjut Usai Pencoblosan

Saat ini bantuan pangan beras ditunda sementara hingga 14 Februari 2024.

Rep: Fauziah Mursid / Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Warga antre untuk berbelanja menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pangan bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan gizi warga Jakarta dan menjaga stabilitas harga pangan, dimana Food Station Cipinang setiap harinya rata-rata menyiapkan stok pangan untuk 2.000 transaksi warga yang memiliki KJP.
Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Warga antre untuk berbelanja menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pangan bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan gizi warga Jakarta dan menjaga stabilitas harga pangan, dimana Food Station Cipinang setiap harinya rata-rata menyiapkan stok pangan untuk 2.000 transaksi warga yang memiliki KJP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras akan kembali dilanjutkan usai pencoblosan Pemilu mulai tanggal 15 Februari 2024. Saat ini bantuan pangan beras ditunda sementara hingga 14 Februari 2024.

Hal ini disampaikan Arief menyikapi kelangkaan beras di ritel modern sejumlah daerah. Ia berharap penyaluran bantuan beras ini akan membantu ketersediaan beras di masyarakat.

“Bantuan pangan beras ini sedikit banyak akan mempengaruhi tarikan dari (permintaan beras) ritel. Bayangkan 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kalau misalnya harus makan besok, kemudian harus cari di mana, itu kan pasti akan menarik. Nah kalau itu dimasukkan lagi (bantuan pangan beras), mudah-mudahan akan membantu ya,” kata Arief dikutip, Selasa (13/2/2024).

Arief mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan beras di ritel, ia bersama semua stakeholder pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar. Ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

 

“Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern," ujarnya.

Salah satunya intervensi dilakukan dari stok beras yang tersedia di Pasar Induk Beras Cipinang dengan melakukan pengemasan beras ukuran 5 kilogram. Untuk itu, ia mendorong semua elemen ekosistem beras nasional, mulai dari penggiling padi, pedagang termasuk ritel, BUMN, dan BUMD untuk mempercepat cetak beras kemasan untuk kebutuhan ritel modern.

“Sekarang yang kita percepat adalah cetak beras kemasan 5 kg lalu kirim ke pasar, itu saja sederhana, baik SPHP dan komersial. Komersialnya nanti Food Station, SPHP itu Bulog. Untuk yang komersial akan dikerjakan oleh Food Station bersama penggiling padi yang lain. Lalu untuk SPHP, nanti Bulog juga dibantu oleh teman-teman yang punya rebagging (pengemasan ulang),” lanjutnya.

Kemudian untuk beras komersial sudah disiapkan total 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, sesuai permintaan dari Plt Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station akan diberikan 50 ribu ton. 

"Jadi silahkan Bapak Dirut Food Station menyiapkan beras komersial untuk dikirimkan ke seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Bulog juga akan menyiapkan distribusi beras dari pelabuhan langsung ke Food Station. Ini tidak boleh ditunda lama-lama,” kata Arief.

Untuk realisasi secara nasional, penyaluran beras SPHP sampai 7 Februari, telah mencapai 202.952.870 kg dengan wilayah penyaluran terbesar ada di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program intervensi pemerintah terhadap Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak tahun lalu juga terus dilanjutkan di tahun ini. 

Setelah dilaksanakan itu, tren harga beras medium (IR 64 III) di PIBC mulai menurun secara gradual. Per 9 Februari, harga beras medium (IR 64 III) yang tercatat di PIBC adalah Rp 10.655 per kg dengan stok beras total mencapai 34.590 ton.

“Sekarang challenge-nya bukan di offtake, tapi di produksi. Ini karena kemarin ada keterlambatan tanam akibat climate change. Ini nanti kita sesuaikan terutama harga dari Bulog kita agak turunkan sedikit, teman-teman disini juga turunkan sedikit," kata Arif.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga. Pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton dengan harga jual Rp 13.900 per kg.

“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja. Kita akan jagain. (Beras) yang komersial ada di Jabodetabek ya, besok Insya Allah dikirimkan kurang lebih 1.000 ton yang itu harga jualnya adalah Rp 13.900 untuk masyarakat,” kata Pamrihadi.

Menurutnya, prosesnya dilakukan bertahap yakni 50 ribu ton dari Bulog. Untuk Food Station itu sendiri akan mengemas sekaligus me-mixing dengan produk lokal.

"Stok saat ini (PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement