REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan mengubah konsep badan usaha milik negara (BUMN) yang semula perusahaan menjadi koperasi hanya akan menyebabkan kekacauan di dunia usaha.
"Itu hanya akan menyebabkan kekacauan dunia usaha saja," katanya saat dihubungi di Jakarta, Ahad (4/2/2024).
Sarmuji menyampaikan dari sisi bisnis BUMN dan koperasi merupakan dua hal yang berbeda. Hal itu dikarenakan koperasi hanya beranggotakan perorangan. Sedangkan BUMN memiliki tanggung jawab kepada publik karena saham dari perusahaan tersebut merupakan milik negara.
Oleh karena itu, ia menilai usulan untuk mengubah BUMN menjadi koperasi merupakan tindakan yang mengada-ada. "Itu usulan yang mengada-ada karena beda jenis," katanya pula. Ia mengatakan itu untuk merespons pandangan dari tim sukses (timses) salah satu pasangan calon presiden yang menyatakan akan mengubah BUMN dan menggantinya menjadi koperasi.
Selain itu, ia mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari penugasan yang sering diberikan untuk BUMN guna melakukan pembangunan di daerah, serta hal ini tidak bisa dilakukan bila menjadi koperasi.
"BUMN sering mendapatkan penugasan negara terhadap kegiatan ekonomi yang secara bisnis belum layak tapi secara ekonomi harus dilakukan, seperti pembangunan jalan tol di banyak daerah. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh badan usaha koperasi," katanya lagi.
Pada tahun 2023, BUMN tercatat telah menyumbangkan dividen untuk perekonomian Indonesia sebanyak Rp 82,1 triliun, angka tersebut merupakan keuntungan yang terbesar dalam sejarah di Indonesia.
Sebelumnya pada Rabu (31/1) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar(Timnas AMIN) menyatakan akan mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi. Pernyataan itu diungkapkan oleh Tokoh Koperasi Indonesia Suroto PH dalam sebuah diskusi di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan.
Suroto menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu ia berargumen dengan cara mengkoperasikan BUMN yang ada di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian nasional.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad.
Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika