REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China telah menginstruksikan pemerintah daerah yang memiliki banyak hutang agar menunda atau menghentikan beberapa proyek infrastruktur yang didanai negara. Sementara, Beijing tengah berjuang menahan risiko utang, bahkan ketika mereka mencoba menstimulasi perekonomian.
Meningkatkan upayanya untuk mengelola utang daerah sebesar 13 triliun dolar AS, Dewan Negara China dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan arahan kepada pemerintah daerah dan bank-bank negara supaya menunda atau menghentikan pembangunan berbagai proyek dengan kurang dari setengah rencana investasi yang diselesaikan di 12 wilayah di seluruh negeri.
Beijing telah memperketat pembatasan utang dalam beberapa bulan terakhir guna meredakan risiko terhadap negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan stabilitas keuangannya, serta berupaya merangsang pertumbuhan yang telah lama bergantung pada investasi infrastruktur oleh pemerintah daerah.
Infrastruktur yang menjadi sasaran arahan terbaru ini, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, mencakup jalan tol, rekonstruksi dan perluasan bandara, dan proyek kereta api perkotaan, kata salah satu sumber. Beberapa proyek, seperti proyek yang disetujui oleh pemerintah pusat atau proyek perumahan terjangkau dikecualikan.
Seluruh informasi tersebut didapat dari sebuah sumber. Hanya saja sumber itu meminta tidak disebutkan namanya karena arahan tersebut bersifat rahasia.
Kantor Informasi Dewan Negara yang menangani pertanyaan media untuk dewan tersebut, kabinet China, tidak menanggapi permintaan komentar. Dilansir Reuters pada Sabtu (20/1/2024) dilaporkan, pada Oktober, dewan tersebut telah membatasi kemampuan pemerintah daerah di 12 wilayah guna mengambil utang dan membatasi berbagai proyek yang didanai negara yang dapat mereka luncurkan.
Kemudian mereka memerintahkan pemerintah daerah menghentikan proyek kemitraan publik swasta yang bermasalah. Lalu memberikan batasan lain pada investasi pada November.
Dua sumber mengungkapkan, arahan baru ini memberikan daftar proyek infrastruktur lebih rinci yang harus dihindari pemerintah, kata dua sumber. Salah satunya mengatakan, pemerintah harus mengurangi skala investasi pada beragam proyek dengan tingkat penyelesaian investasi di atas 50 persen.
Para pemimpin tertinggi China mengatakan, perlunya mengoordinasikan dan menyelesaikan risiko yang timbul dari properti, utang daerah, dan perusahaan keuangan kecil dan menengah, kata media pemerintah pada Desember. Beijing khawatir terhadap potensi gagal bayar (default) karena utang pemerintah daerah yang besar dan prospek pertumbuhan yang lebih lemah.
Utang pemerintah daerah China mencapai 76 persen dari produk domestik bruto pada 2022. Menurut data terbaru, naik dari 62 persen pada 2019 dan melampaui utang pemerintah pusat sebesar 21 persen.
Kekhawatiran utang pemerintah daerah dipicu oleh anjloknya harga properti dan krisis uang tunai yang membuat pengembang tidak mampu membeli lebih banyak lahan. Padahal biasanya merupakan sumber pendapatan utama dan berkurangnya pilihan untuk menggalang dana seiring melambatnya pertumbuhan.
Perekonomian China tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2023. Angka itu sedikit di atas target resmi, namun pemulihannya jauh lebih buruk dari perkiraan banyak analis, karena terbebani oleh meningkatnya utang pemerintah daerah dan semakin parahnya krisis properti.
Daerah-daerah yang berhutang budi yang menjadi sasaran Dewan Negara termasuk provinsi Liaoning dan Jilin di perbatasan dengan Korea Utara, Guizhou dan Yunnan di barat daya, serta kota Tianjin dan Chongqing. Berbagai daerah tersebut harus melakukan segala upaya guna mengurangi risiko utang ke tingkat rendah dan menengah, namun arahan tersebut tidak menentukan bagaimana pengurangan utang akan diukur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika